Home Blog Page 3

Kegiatan Kuliah Umum

0

Permintaan Peserta Kuliah Umum 001

FE UMRAH dan Kemlu RI gelar Kuliah Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN

0

Tanjungpinang- Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar Kuliah Umum bertajuk “Meraih Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN: Meningkatkan kesiapan civitas akademika”, bertempat di Aula Kampus UMRAH Dompak, Kamis(2/4/2015). Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi UMRAH, serta jajaran pimpinan FE UMRAH.

Narasumber Kuliah umum ini, Kepala Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Lingga Setiawan menuturkan bahwa Kementerian Luar Negeri sangat mengapresiasi sambutan dari Universitas terhadap Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi program Kementerian Luar Negeri.

Moderator yang memandu jalannya Kuliah umum, Winata Wira, SE, M.Ec sebelum memandu Kuliah Umum sedikit menjelaskan bahwa di Kepri ini integrasi Ekonomi dengan negara tetangga sebenarnya sudah berlangsung. Integrasi Ekonomi dengan Singapura dan malaysia sudah berlangsung sejak lama. Dengan letak yang saling berdekatan, banyak peluang yang bisa ditangkap oleh civitas akademika UMRAH.

“Poin dari kuliah umum ini adalah bagaimana civitas akademika UMRAH, khususnya Fakultas Ekonomi dapat meraih manfaat untuk dapat berdaya dalam menghadapi MEA” ujar Winata Wira. Lalu dia mempersilahkan Narasumber, Lingga Setiawan untuk memaparkan materi kuliah umum.

Dalam paparannya, Lingga Setiawan menyampaikan bahwa proses integrasi Ekonomi di negara ASEAN sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1982. Puncaknya adalah pelaksanaan MEA 2015 ini.

Kuliah-Umum-MEA-2-April-1“Para pemimpin ASEAN sepakat untuk membangun pilar Ekonomi ASEAN yang menjadi MEA ini. Tak hanya pilar ekonomi yang dibangun, tetapi juga pilar politik dan sosial budaya” ungkap Lingga dalam paparannya.

Kemudian lanjut dia, integrasi Ekonomi tanpa Dukungan politik dan sosial budaya masyarakat  ASEAN tentu tidak akan terwujud dengan kuat. Politik Keamanan diperlukan untuk menciptakan kestabilan kemanan kawasan ASEAN. Pilar-pilar ini memudahkan ASEAN untuk terintegrasi menjadi suatu komunitas.

“Sering dibicarakan dimana-mana tentang dampak yang akan dialami Indonesia dalam MEA ini, namun dampaknya masih jauh” ujar Lingga.

Menurutnya harapan yang hendak dicapai dalam MEA ini adalah; memudahkan arus barang dan mobilitas masyarakat ASEAN, memudahkan proses industri, serta mempermudah arus investasi. lalu dia menjelaskan mengenai sektor apa saja yang terintegrasi dengan MEA.

“Sektor otomotif, Perikanan, pertanian, produk-produk kayu, telekomunikasi,  textil dan pakaian menjadi industri unggulan Indonesia dalam menghadapi MEA ini” papar Lingga.

Khusus untuk Kepri, lanjutnya. Kedekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi nilai tambah. “Misalnya supply barang dari Malaysia dan Singapura tentu lebih dekat dan mudah” jelas Lingga. Namun agar tidak mengurangi kecintaan terhadap produk Indonesia, kearifan lokal harus tetap dijaga.(dip)

Kenapa Mutu Pendidikan Batam Rendah ?

0

Oleh: Rafki RS, SE. MM*

Laporan tim peneliti Indeks Capaian Mutu Pendidikan (ICMP) yang baru saja dirilis kontan saja mengejutkan kita semua. Karena secara logis, jika biaya pendidikan di Batam tergolong tinggi, maka diharapkan mutu pendidikan secara keseluruhan juga akan tinggi. Namun apa yang terjadi ternyata di luar perkiraan. Batam hanya memperoleh indeks 0,22 dari skala 1,00. Angka ini tergolong sangat rendah karena golongan yang dianggap rendah adalah jika memperoleh angka indeks 0 – 0,40. Indeks mutu pendidikan Batam bahkan lebih rendah dibanding indeks yang diperoleh Tanjungpinang dan Karimun. Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi Riau misalnya, indeks mutu pendidikan Batam lebih rendah dibanding Indragiri Hilir yang merupakan kabupaten yang ICMPnya paling rendah di Riau. Ironisnya, angka indeks tertinggi justru berada pada Standar Pembiayaan yaitu sebesar 0,57. Dengan bahasa sederhana, pendidikan di Batam itu mahal tapi tidak berkualitas!

Perlu diketahui ada delapan standard nasional Pendidikan (SNP) yang dinilai dalam hal ini, yakni standar pengelolaan, kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan. Logikanya adalah, jika standar pembiayaan sudah tergolong tinggi maka ini akan berdampak positif pada tingginya indeks standar isi, standar proses, standar sarana dan prasaran dan standar pengelolaan (manajemen). Namun, ternyata keempat hal itu yang menyebabkan ICMP Kota Batam menjadi rendah.

Lalu siapakah yang harus disalahkan dalam hal ini? Fikiran kita tentu akan tertuju kepada pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan di Kota Batam yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan juga guru-guru yang terlibat langsung di sekolah. Hal ini tidaklah sepenuhnya salah. Namun, perlu diingat bahwa sistem pendidikan adalah sistem yang terintegrasi dan terdiri dari banyak komponen sistem yang harusnya saling mendukung. Ketika sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau memberikan hasil yang tidak diinginkan, maka tidaklah patut kita hanya menyalahkan satu bagian komponen saja. Sudah sepatutnya kita mencari komponen mana yang tidak berjalan baik dan melakukan perbaikan di sana. Bukan mencari-cari kesalahan dan menimpakannya kepada pihak tertentu saja.

Jika ditelisik lebih dalam, semua pihak mulai dari walikota sampai kepada masyarakat umum secara keseluruhan, bertanggungjawab pada peningkatan mutu pendidikan di Kota Batam. Masyarakat sebenarnya dapat berperan aktif dalam memantau kinerja satuan pendidikan melalui Komite Sekolah. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, maka sudah selayaknya masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hak dan kewajibannya secara rinci dan jelas. Peran serta masyarakat ini bisa tergambar dengan jelas dari seberapa sering Komite Sekolah melakukan pertemuan dan memberi masukan kepada satuan pendidikan. Peran serta Dinas Pendidikan dalam sosialisasi peran dari Komite Sekolah ini juga sangatlah penting.

Jika dianalisis lebih dalam hasil yang baru saja disampaikan oleh Tim Penilai ICMP tersebut, maka terlihat sisi yang harus diperbaiki dari delapan indikator yang ada adalah standar isi dan standar proses. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 5, yang dimaksud dengan standar isi meliputi cakupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini memuat: kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Kesemuanya itu sudah dipandu oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan dibawah pengawasan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Jika ternyata Kota Batam memperoleh indeks yang rendah dalam standar isi ini maka besar kemungkinan bahwa satuan pendidikan tidak paham dengan panduan yang diberikan oleh BSNP tersebut. Dalam hal ini, pengetahuan untuk memahami dan menerapkan panduan tersebut merupakan kunci untuk menaikan indeks standar isi tersebut. Artinya pihak sekolah/satuan pendidikan harus berupaya terus menerus melakukan pelatihan kepada staf pengajarnya untuk memahami panduan tersebut serta menerapkannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi tugas Dinas Pendidikan untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi peningkatan pemahaman dan keahlian staf pengajar tingkat sekolah terhadap panduan tersebut.

Selanjutnya indeks yang terendah juga terdapat pada standar proses. Standar proses ini menurut PP No. 19/2005 merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jika yang terjadi ternyata indeks untuk standar proses tersebut ternyata rendah, maka bisa dipastikan bahwa sekolah belum bisa mengembangkan proses belajar mengajar seperti yang diharapkan. Solusinya, lagi-lagi dalam hal ini adalah pelatihan bagaimana menyiapkan presentasi materi dengan baik dan benar untuk guru-guru di sekolah pada semua tingkatan. Karena, dapat diduga bahwa guru masih mengandalkan cara lama dan monoton dalam menyampaikan materi kepada anak didiknya sehingga membuat anak didik bosan dan materi yang diharapkan terserap baik ternyata tidak seperti yang diharapkan.

Pada standar proses ini juga diperlukan ketaatan sekolah dalam menyediakan buku yang cukup sesuai rasio siswa yang dimiliki serta memperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam satu kelas dan juga beban mengajar maksimal para pendidik. Jika rasio proses tersebut didapati rendah, maka patut juga diduga banyak sekolah yang memaksakan peserta didik yang terlalu banyak masuk ke dalam satu kelas sehingga membuat guru tidak lagi maksimal memberikan materi pelajaran. Dalam hal ini, peran dari Komite Sekolah yang harus menegur sekolah yang melanggar agar proses pendidikan di sekolah tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, tingginya indeks untuk standar pembiayaan diperparah dengan seringnya terdengar kasus maraknya pungutan liar di sekolah-sekolah di Kota Batam. Banyak sekolah dengan berbagai macam alasan yang memaksakan pungutan kepada orang tua murid yang tentu saja kian membebani para orang tua murid tersebut. Sementara apa yang diharapkan, yaitu mutu pendidikan yang tinggi dengan tingginya biaya pendidikan tersebut, tidak pernah terjadi. Dalam hal ini, bisa diduga bahwa dana yang diperoleh dari pungutan di sekolah tidak mengalir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bisa diduga, telah terjadi penyelewengan penggunaan dana di sekolah-sekolah yang tidak sesuai peruntukan semula. Dalam hal ini, menjadi tugas Dinas Pendidikan untuk menelusurinya dengan melakukan audit berkala terhadap semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam. Tenaga auditor yang dipilih sebaiknya juga yang profesional dan sulit diajak kolusi. Karena masih sering terdengar bahwa tim penilai tertentu masih bisa diajar berkolusi untuk meninggikan nilai suatu sekolah.
Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan bahwa untuk tercapainya pelaksanaan pendidikan secara baik, tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini:

a. Faktor Tujuan
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sebab mutu suatu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah senantiasa harus berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas. Dengan adanya perencanaan seperti itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan nasional, intruksional maupun tujuan yang lain yang sebih sempit.

b. Faktor Guru (pendidik)
Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena gurulah yang merupakan aktor utama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

c. Faktor Siswa
Anak didik atau siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik.

d. Faktor Alat
Yang dimaksud faktor alat (alat pendidikan), adalah segala usaha atau tindakan dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, karena itu perlu dilakukan upaya untuk menyediakan alat-alat tersebut. Yang dikatagorikan sebagai alat pendidikan adalah sesuatu yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan yaitu sarana, prasarana dan kurikulum.

e. Faktor Lingkungan/ Masyarakat
Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Karena itulah dibentuklah komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka otonomi sekolah bermitra kerja dengan Komite Sekolah. Peran Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Jadi ketika ditemukan suatu penilaian kinerja yang rendah maka sebaiknya kita tidak perlu mencari-cari kambing hitam, namun penilaian yang rendah itu sebaiknya kita jadikan cambuk untuk membuat mutu pendidikan di Kota Batam menjadi semakin baik di masa depan.

*Tulisan ini diterbitkan di Harian Batam Pos Edisi 20 Februari 2012

FTZ Batam

0

Oleh: Nuzul Achjar*

Pada 9 Januari 2012 lalu, Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai, Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Kawasan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) sama sekali tidak disebutkan secara tersurat dalam PP tersebut. Namun kita mafhum jika beleid tersebut langsung dan tidak langsung merupakan respons terhadap opini ataupun aspirasi pengusaha di lingkaran Batam, Bintan, dan Karimun pada khususnya, dan Kepulauan Riau pada umumnya. Atas desakan pengusaha, Gubernur Kepulauan Riau aktif melobi Pemerintah Pusat untuk merevisi PP No 2 Tahun 2009.

Apa pasal? Payung hukum terkait dengan urusan perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai sebelumnya yaitu PP No 2 Tahun 2009 dianggap merepotkan pengusaha yang berada di lingkaran BBK. Berdasarkan realitas di lapangan, PP No 2 Tahun 2009 dianggap tidak mewakili dinamika dan semangat yang terkandung dalam substansi free trade zone.

Keluhan pengusaha di lingkaran BBK yang sering muncul di permukaan adalah bahwa pengiriman produksi atau input produksi intra-kawasan bebas sebagaimana PP No 2 Tahun 2009, katakanlah dari Bintan ke Batam atau sebaliknya terkendala karena aturan main yang kaku, padahal masih sesama kawasan bebas.

Dengan kata lain, pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang intra-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada PP No 2 Tahun 2009 kental dengan nuansa “police power”. Pada PP No 10 Tahun 2012 yang baru ini, “pengawasan” diperhalus menjadi “tata laksana”.

Beberapa pertanyaan dan catatan yang mungkin dapat kita ajukan adalah, apakah dengan keluarnya PP No 10 Tahun 2012 menggantikan PP No 2 Tahun 2009 ini lantas investasi yang masuk ke kawasan BBK akan semakin moncer. Ibarat struktur sarana transportasi yang semakin streamline, apakah pergerakan barang dan jasa intra BBK, inter-regional dan internasional dengan BBK akan berlari kian kencang dan efisien?

Pertama, posisi Pemerintah cq Kementerian Keuangan dalam PP No 10 Tahun 2012 tampaknya tetap “kekeuh” dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang otoritas fiskal, penjaga gawang penerimaan negara. Sejauh menyangkut pemasukan dan pengeluaran barang non-konsumsi dari dan ke kawasan bebas, secara substantif tidak banyak perbedaan antara PP yang baru dengan PP No 2 Tahun 2009 yang digantikannya.

Untuk memberi kepastian hukum, Pasal 3 ayat (5) PP No 10 Tahun 2012 menambahkan beberapa item barang yang pemasukan dan pengeluaran oleh pengusaha tidak perlu mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan. Di antaranya buku ilmu pengetahuan, keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlengkapan militer, dan belasan item lainnya.

Kedua, PP No 10 Tahun 2012 sekaligus merupakan langkah antisipatif untuk memberi payung hukum ke depan untuk beberapa daerah yang akan ditetapkan statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketika dalam proses penyusunan revisi PP No 2 Tahun 2009, tidak sedikit usulan yang muncul agar PP pengganti yang baru menjadi lebih kondusif untuk memperbaiki iklim investasi. Dan harapan itupun pun membuncah.

Tidak sedikit pula argumentasi dibalik desakan revisi PP No 2 Tahun 2009 bahwa persaingan dengan negara lain sudah semakin ketat. Kemudian disebutkan juga bagaimana kompetitifnya Kawasan Khusus Johor yang berada tak jauh dari pelupuk mata. Perhatikan pulalah target pertumbuhan ekonomi. FTZ BBK seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata  nasional.

Tak dapat disangkal bahwa insentif pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk menarik investasi, khususnya di kawasan bebas. PP No 10 Tahun 2012 ini tidak berbicara tentang bagaimana mendorong pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekspor.

Harapan yang terlalu besar semata bersandar pada revisi PP No 2 Tahun 2009 untuk mendongkrak investasi di FTZ BBK dikuatirkan akan menyesatkan kita dari inti persoalan lain yang juga sangat mendasar. Dukungan untuk mendorong kegiatan investasi di BBK hendaknya bertolak dari pandangan ataupun mindset bahwa insentif fiskal diberikan dalam konteks mendorong kegiatan ekspor.

Tidak ada argumentasi lain yang melandasi terbentuknya kawasan bebas selain untuk kegiatan ekspor serta insentif fiskal dalam rangka meraup devisa. Penyerapan tenaga kerja (lokal), meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat pada umumnya adalah implikasi lain dari pembantukan kawasan khusus.

Farole et al. (2011) bahkan dalam bukunya Special Economic Zone: Progress, Emerging Challenges,and Future Directions mengatakan bahwa dewasa ini kawasan khusus mulai bergeser dari insentif fiskal ke arah peningkatan nilai tambah jasa.
Thomas Farole, Gokhan Akinci
Kehebohan yang sering muncul di media massa tentang kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam pergerakan barang dan jasa intra BBK sangat layak diperhatikan dan dicarikan solusinya sejauh terkait dengan upaya mendongkrak ekspor.

Kegaduhan dan protes yang terkait dengan izin impor kendaraan untuk tujuan konsumtif yang tidak ada urusan langsung dengan upaya untuk mendukung ekspor di kawasan bebas adalah keriuhan yang tidak produktif dan keluar dari substansi pengembangan kawasan.

Ketiga, dibalik semua potensi yang dimiliki BBK, sudah lama terbersit semacam kekhawatiran, sebenarnya mau kemanakah arah pengembangan BBK ini. Realitas di  lapangan menunjukkan bahwa inti dari BBK itu pada dasarnya adalah Batam. Tidak ada perkembangan investasi yang signifikan di Bintan dan Karimun dalam kerangka FTZ. Disparitas yang lebar antara kegiatan ekonomi di Batam dengan Bintan dan Karimun nyata adanya.

Kondisi infrastruktur pendukung di kedua pulau  ini masih jauh dari memadai: pelabuhan, listrik, air bersih, dan prasarana lainnya. Ekspansi pengembangan kawasan industri sudah harus mulai dialihkan ke Bintan dan Karimun untuk menjaga keseimbangan kegiatan investasi, dan sekaligus mempertimbangkan daya dukung Batam yang ditengarai sudah mendekati batas toleransi.

Dengan begitu, masih beralasan jugakah kita pada kurangnya insentif fiskal untuk menggairahkan kegiatan investasi di FTZ Bintan dan Karimun.

*Penulis adalah pengajar Fakultas Ekonomi UI dan mantan Dekan Fakultas Ekonomi UMRAH

Visitasi Tim Assesor BAN-PT untuk Akreditasi Program Studi Akuntansi UMRAH

0

[Warta UMRAH, 25/09] UMRAH sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha untuk meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan tinggi di era persaingan yang semakin ketat ini  melalui proses akreditasi sehingga dapat diakui secara nasional. Proses akreditasi program studi Akuntansi UMRAH yang sudah dijalankan sejak beberapa bulan sebelumnya kini memasuki tahapan Akhir yaitu Visitasi atau kunjungan Tim Asesor BAN-PT untuk melakukan assessment lapangan terhadap Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi UMRAH.

Tim Assesor Program studi Akuntansi UMRAH dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  dianggotai oleh Prof. Dr. Emita Rahayu Astami, SE, MBA, Akt yang juga menjabat Wakil Rektor bidang Riset dan Kejrasama Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)  dan Prof. Dr Grahita Chandrarin, M.Si, Akt dari Universitas Merdeka Malang.

Hari pertama visitasi  yaitu jum’at (24/09) diawali dengan Perkenalan antara Prof. Emita Rahayu dengan pengelola Fakultas Ekonomi  yang dihadiri oleh Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Prof. Dr. H. Moeljadi, SE, M.Si, M.Sc, Pembantu Dekan bidang Akademik, Fatahurrazak, SE, M.Ak, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum & Keuangan Dra. Marlia Saridewi, MM, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan, Rafki Rasyid, SE, MM yang bertempat di Ruang rapat utama Rektorat UMRAH di Senggarang. Sedangkan rekan Prof. Emita, Prof. Grahita dijadwalkan akan melakukan assessment di hari kedua, Sabtu (25/09).

“ Kami sangat welcome sekali untuk dilakukan assessment lapangan terhadap borang akreditasi yang telah kami ajukan beberapa waktu lalu, dan pihak yayasan juga telah menyiapkan waktu untuk melakukan presentasi kemajuan UMRAH “ ujar Prof. Moeljadi saat memberikan Sambutan mewakili Rektor UMRAH yang sedang berhalangan hadir.

Usai perkenalan, selanjutnya Prof. Emita memulai tugasnya dengan mengunjungi Fakultas Ekonomi didampingi oleh para pengelola Fakultas Ekonomi guna melakukan penilaian secara langsung seperti berdiskusi dengan mahasiswa yang sedang kuliah.

Usai berdiskusi dengan mahasiswa kemudian Prof. Emita melanjutkan peninjauan terhadap Fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi UMRAH untuk menjunjang penyelenggaraan program studi Akuntansi seperti Ketersediaan ruang Administrasi, Data-data yang diperlukan, Akses Internet, Perpustakaan, Ruang Dosen. Menurutnya Fasilitas yang dimiliki oleh FE UMRAH dalam penyelenggaraan Program studi Akuntansi cukup baik, namun mesti ditingkatkan lagi. Seperti ketersediaan Sistem Informasi untuk Automatisasi pelayanan Akademik dan PC untuk Tiap meja di ruang dosen dan beliau juga mengatakan bahwa Kualifikasi jabatan Akademik Dosen mesti harus ditingkatkan.(dip)

UTM adakan Pertukaran Mahasiswa dengan UMRAH

0

Johor-Warta Umrah – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menawarkan kepada Mahasiswa UMRAH untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dengan topik “Leadership &  Team Building”  di Skudai , Johor Malaysia dengan biayaseperti Akomodasi, Konsumsi dan Tranportasi ditanggung seluruhnya oleh UTM  selama 3 Minggu di Malaysia.

“Pertukaran mahasiswa tersebut akan bermula secara resmi pada 15 Juni 2010 dan akan berakhir tanggal 3 Juli 2010” demikian yang dikatakan oleh Zulfikli bin Osman, Manager Special Project School Of Professional And Continuing Education (SPACE) UTM senin (14/6/2010) di Terminal Stulang Laut Johor Bahru saat menyambut Rombongan dari UMRAH yang dipimpin oleh Prof. Dr. Moeljadi, M.Sc, pembantu Rektor I UMRAH yang saat ini juga menjabat sebagai Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi UMRAH.

Prof Dr. Moeljadi menyambut baik tawaran dari UTM tersebut. “Program ini sangat tepat untuk diikuti oleh mahasiswa UMRAH dalam rangka untuk membuka wawasan internasional kepada mahasiswa, karena UMRAH yang secara geografis terletak di segitiga perdagangan internasional dan terletak di daerah perbatasan antara Singapura dan Malaysia, sehingga kalau kita ingin maju harus berpikiran outward-looking dan berfikir global” ujarnya. Turut serta dalam rombongan UMRAH, Ketua program Studi Akuntansi UMRAH, Asmaul Husna, SE.Ak, MM.

Dalam Program ini , Mahasiswa akan diajar oleh tenaga pengajar yang tunak dan terampil di bidangnya. Selain itu juga akan diberikan teori dan juga praktek outbound dan diskusi di perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia. Terhitung sebanyak 8 orang mahasiswa UMRAH yang mengikuti acara ini. Acara ini juga melibatkan Mahasiswa Malaysia, China, dan juga Vietnam.

Untuk Program di bulan Juli dengan topik yang berbeda juga dapat diikuti oleh mahasiswa UMRAH.. Tentu melalui seleksi, karena jatah kuota yang diberikan setiap tahun bagi UMRAH hanya sekitar 20 orang. Dan kemudian pada Bulan Desember 2010 , sejumlah 30 Mahasiswa UTM juga akan mengikuti pertukaran mahasiswa di UMRAH Tanjungpinang. (dip)

G‐20 dan Momentum Revitalisasi Perekonomian Regional

0

Nuzul Achjar, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Pengajar di Fakultas Ekonomi UI

Perhatian dunia selama 23-24 September 2009 tertuju pada Kota Pittsburgh, kawasan di barat daya negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, tempat diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara kelompok G-20. Indonesia termasuk salah satu negara anggota G-20 yang hadir dalam KTT tersebut yang langsung dipimpin oleh Presiden SBY.

Pertemuan di Pittsburgh ditujukan untuk membicarakan masalah energi, lingkungan, pemanasan global, dan upaya untuk mengatasi dampak sistemik krisis yang ditimbulkan kredit perumahan (subprime mortgage) di  AS yang dampaknya sangat terasa secara global.

Latar belakang keputusan tuan rumah presiden AS Barrack Obama yang menetapkan Pittsburgh sebagai tempat pertemuan berskala besar semacam G-20 menarik untuk disimak. Mengapa bukan kota besar yang sudah sangat dikenal di AS seperti Washington DC, New York, Los Angeles atau Chicago sebagai ajang pertemuan ini?

Rupanya alasan Obama cukup sederhana namun jitu, antara lain bahwa pertemuan di Pittsburgh diharapkan dapat membangkitkan kembali (revitaliasi) perekonomian kota ini. Kota ini mendapat publikasi secara luas dari kegiatan skala besar. Pihak kota sendiri diperkirakan mengeluarkan anggaran sekitar 25 juta dolar AS. Kegiatan ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier) yang besar bagi kegiatan ekonomi Kota Pittsburgh dan sekitarnya.

Selama tiga dasa warsa terakhir, Pittsburgh mengalami kemunduran ekonomi karena peranan industri baja, yang pernah menjadi primadona kota ini sudah semakin pudar (sunset industry).

Walau demikian, perusahaan baja  di  kota ini masih menempati ranking ke-10 produksi baja terbesar dunia. Bukan suatu kebetulan jika masalah baja diperkirakan akan menjadi salah satu agenda pembicaraan bilateral antara AS dan Cina pada pertemuan G-20.

Dapat dibayangkan, hotel di Pittsburgh akan penuh terisi oleh tamu-tamu, tidak hanya oleh para rombongan peserta resmi, tetapi juga juru warta, petugas keamanan dan lainnya dari delapan penjuru angin, termasuk masyarakat dari negara bagian lainnya yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak terhadap pertemuan ini.

Perusahaan rental  kendaraan akan dibanjiri oleh penyewa. Para tetamu akan menyantap makanan di restoran, membeli souvenir, mengunjungi atraksi budaya dan kesenian, museum dan lainnya.

Pajak yang diterima dari kegiatan ekonomi, sosial dan budaya sebagian akan menjadi  pendapatan Kota Pittsburgh dan negara bagian Pensylvania.

Jika suasana kesibukan Pittburgh selama pertemuan G-20 ini kita bawa menjadi sebuah imajinasi untuk Kepulauan Riau, khususnya Batam, Bintan dan Karimun (BBK) , maka hal tersebut hendaknya dilihat dari semangat yang terkandung di baliknya.

Jika Pittsburgh adalah kisah tentang revitalisasi kegiatan ekonomi, maka untuk BBK, semangat Pittsburgh adalah upaya untuk memberi gairah (vitalisasi) untuk menggali potensi ekonomi regional BBK, tidak hanya melalui kegiatan industri manufaktur tetapi juga jasa, termasuk jasa logistik dan pariwisata bahari.

Di negara maju, proses transformasi ekonomi telah lama bergerak dari industri manufaktur menuju ekonomi jasa (service economy).Demikian juga halnya dengan Pittsburgh. Kota ini tidak hanya dikenal dengan sebutan sebagai kota baja (steel city) tetapi juga sudah bergerak menuju kota jasa. Di kota inilah terletak kegiatan jasa berskala global seperti K&L Gates, Reed Smith, and Burt Hill, dan jasa keuangan terkemuka seperti PNC dan Federated Investors.

Tidak boleh dilupakan bahwa Pittsburgh adalah lokasi di mana pendidikan tinggi terkemuka berada seperi Universitas Carnegie Mellon (CMU), Universitas Pittsburgh, dan University of Pittsburgh Medical Center (UPMC).

Lima strategi yang dilakukan oleh Kota Pittsburgh sehingga cukup berhasil melakukan revitalisasi ekonomi mereka yaitu, pertama, inovasi dan kewirausahaan; kedua, iklim investasi yang kompetitif; ketiga, kualitas pendidikan; keempat, peningkatan kualitas hidup; dan kelima, promosi dan pemasaran.

Untuk memberi vitalisasi perekonomian regional Kepulauan Riau, pembangunan infrastruktur tampaknya perlu langkah cepat melalui kegiatan (even) berskala nasional. Namun tentunya tidak mengorbankan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan yang harus mendapat prioritas paling tinggi.

Melalui Pekan Olah Raga Nasional (PON), Kota Palembang memperoleh manfaat dari meningkatnya kapasitas infrastruktur, demikian juga halnya dengan Kota Pekanbaru yang saat ini sedang mempersiapkan PON. Tidak sedikit pula efek pengganda yang ditimbulkannya bagi perekonomian daerah.

Bagi Kepulauan Riau, proses transformasi menuju sektor jasa mungkin tak harus secepat di negara maju mengingat sektor industri baru saja berkembang dan masih memerlukan pendalaman (deepening). Karena Pittsburgh mempunyai universitas terkemuka dunia seperti Carnegie Mellon, ataupun pusat riset medis yang terkenal, maka di sinilah kita mempunyai motivasi lain bahwa Kepulauan Riau kelak dapat mempunyai pusat riset di bidang maritim yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Dalam sebuah diskusi dengan penulis, seorang pengamat mengatakan bahwa salah satu peluang BBK adalah tempat labuh jangkar kapal-kapal kontainer yang antre menuju pelabuhan Singapura. Walaupun pelabuhan Singapura memiliki teknologi canggih dan cepat dalam bongkar muat kontainer, namun karena Singapura sangat ketat dalam kebijakan laut bersih (clean ocean), beberapa tahun belakangan ini banyak kapal-kapal tersebut berlabuh di pesisir Barelang.

Hal ini merupakan peluang untuk menangkap biaya labuh jangkar sebelum sandar di dermaga Singapura.
Pembicaraan pada KTT G-20 di Pittsburgh tentang lingkungan hidup mejadi relevan pula bagi Kepualuan Riau, bukan lagi sebuah imajinasi, tapi nyata adanya.

Provinsi ini harus benar-benar memperhatikan persoalan lingkungan hidup, belajar dari kesalahan daerah lain sebelum menjadi sesal yang tak berguna.

Khususnya Kota Tanjungpinang bahkan Kabupaten Bintan, izin pertambangan bauksit perlu dipertimbangkan kembali karena sudah terlihat tanda-tanda bahwa kerusakan lingkungan, lebih besar mudaratnya dari pada manfaat. Tanjungpinang perlu mencari alternatif pengembangan ekonomi yang tidak tergantung pada pengelolaan tambang bauksit. Dampak yang akan ditimbulkannya justru akan merugikan kota ini dalam jangka menengah dan panjang.

Tanjungpinang harus tetap konsisten untuk pengembangan industri berbasis maritim, termasuk pariwisata bahari, dan sektor jasa lainnya.

Dengan luas areal yang relatif tidak besar, daya dukung Bintan, khususnya Tanjungpinang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Kasus Sungai Pulai sebagai daerah tangkapan air yang semakin terkulai seharusnya memberikan kita pelajaran penting untuk tidak menggeser peruntukan lahan, apatah lagi mengekspoitasi sumber daya alam secara tidak proporsional.

Kenangan pada senja yang temaram, dari sebuah bukit di tepi Kota Pittsburgh, memandang jembatan yang melintasi pertemuan Sungai Allegheny dan Monongahela, sungguh membangkitkan imajinasi dan inspirasi tentang Kepulauan Riau. Kelak di senja yang temaram, dari Bukit Pulau Dompak dan Bukit Senggarang, kita akan memandang pula keindahan jembatan penghubung Kota Tanjungpinang dengan Pulau Dompak, serta Jembatan Batam-Bintan.

Namun imajinasi dan inspirasi itu akan pudar jika bukit-bukit Tanjungpinang terkelupas karena eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan jangka pendek.***

Tarif Listrik Regional dan PSO

0

Nuzul Achjar, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Pada tanggal 8 September 2009, DPR akhirnya meloloskan RUU Ketenagalistrikan menjadi UU baru menggantikan UU No 15/1985. Dalam UU Ketenagalistrikan yang baru ini dinyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota mempunyai peran dan tanggung jawab besar untuk pengembangan sistem ketenagalistrikan, termasuk penentuan tarif listrik regional.
Di satu sisi, bagi sebagian anggota masyarakat, tarif listrik regional adalah kata lain dari kenaikan tarif yang akan memberatkan masyarakat ataupun konsumen. Di sisi lain, bagi Pemerintah, tarif listrik regional merupakan solusi penting untuk memberi insentif masuknya investasi kelistrikan sehingga diharapkan dapat menambah kapasitas pembangkit listrik untuk mengatasi persoalan defisit listrik di berbagai daerah di Indonesia, khususnya luar Jawa.

Tarif Dasar Listrik (TDL) yang seragam di berbagai daerah hingga saat ini tidak mampu lagi mengimbangi biaya produksi listrik atau Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Pemerintah menugaskan PLN untuk menjalankan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) yaitu subsidi listrik yang diambil dari APBN. Dalam RAPBN-P tahun 2008 lalu, dengan asumsi harga minyak mentah US$98 per barrel, subsidi listrik mencapai Rp 60,28 triliun.

Konsep PSO sesungguhnya tidak hanya ditujukan pada sektor kelistrikan tetapi juga terhadap jasa lain seperti transportasi laut, udara, kereta api dan jasa pos. Pada dasarnya, PSO ditujukan untuk memberkan pelayanan kepada daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan publik, khususnya di daerah terpencil. Di negara maju sekalipun, PSO diberlakukan untuk angkutan ferry antar pulau yang secara ekonomis tidak menguntungkan.

Pelayaran angkutan laut oleh PELNI adalah bagian dari skema PSO. Operator atau perusahaan yang melaksanakan PSO tidak harus BUMN tetapi dimungkinkan juga oleh swasta. Dalam kenyataannya memang pelaksanaan PSO dilakukan oleh BUMN karena diberi tugas oleh Pemerintah yang tidak dapat ditolak. Pihak swasta enggan masuk pada pelayanan PSO karena besarnya subsidi dianggap tidak memadai untuk memperoleh margin keuntungan yang layak.

Perbedaan antara PSO dan Universal Service Obligation (USO) terletak pada tarif pelayanan.  Tarif pada skema USO bersifat universal yang berarti bahwa berapapun biaya investasi untuk infrastruktur dikeluarkan, tarif pelayanan berlaku sama untuk seluruh wilayah Indonesia, misalnya saja tarif telekomunikasi pedesaan.

Tarif untuk skema PSO tergantung pada struktur biaya pelayanan. Makin besar biaya produksi, makin besar pula tarif (setelah disubsidi) antar daerah. Tarif listrik di pedesaan terpencil daerah kepulauan boleh jadi akan berbeda dengan desa terpencil bukan kepulauan.

Secara filosofis, subsidi listrik pada skema PSO selain untuk daerah terpencil juga diprioritaskan kepada masyarakat berpendapatan paling rendah dan kurang beruntung, dalam hal ini adalah golongan rumah tangga R1 (< 450 VA). Kenyataannya, subsidi dengan skema PSO diberikan juga kepada semua kelompok konsumen walaupun dengan jumlah berbeda.

Terlepas dari ideologi ekonomi dan politik yang kita anut, haruslah diakui bahwa persoalan tarif dan subsidi sangat kental dengan pertimbangan politik, tidak semata-mata pada aspek keekonomian belaka. Di luar pertimbangan konstitusi, dalam konsep sejahteraan (welfare), daerah perkotaan, bahkan pedesaan yang sudah tercakup  dalam jaringan interkoneksi ataupun transmisi listrik seharusnya tidak masuk dalam skema PSO.

Dengan berlakunya UU Ketenagalistrikan baru maka setelah kota Batam yang lebih dahulu menetapkan tarif listrik regional sejak 2001, kawasan lain di Kepulauan Riau khususnya Bintan dan Karimun, cepat atau lambat akan menerapkan tarif ini.

Penentuan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik terdiri dari beberapa komponen utama yaitu: biaya bahan bakar, biaya pembangkit dan distribusi, inflasi, nilai tukar, depresiasi, biaya pegawai dan admininistrasi, dan biaya terkait lainnya. Menurut data tahun 2007, harga jual listrik di Kepulauan Riau rata-rata Rp 654,46 per kWh, di luar PLN Batam dengan harga jual rata-rata Rp 879,18 per kWh.

Tarif listrik regional juga berlaku di Jepang. Di negara ini terdapat 10 perusahaan listrik regional dengan struktur pasar yang bersifat monopoli alamiah (natural monopoly), demikian juga halnya dengan Amerikan Serikat. Monopoli alamiah dimaksudkan agar produksi listrik mencapai skala ekonomis dan memperoleh eksternalitas jaringan (network externalities) sehingga biaya produksi dapat diminimalkan.

Di Jepang, hal yang paling ditekankan adalah bahwa margin keuntungan perusahaan listrik regional dibatasi sedemikian rupa agar tercipta keadilan.

Dalam kaitannya dengan pencapaian skala ekonomis dan eksternalitas jaringan, rasanya kita sependapat dengan pandangan Ir Wirya Putra S Silalahi, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam tulisannya: “Solusi Masalah Kelistrikan di Bintan dan Batam” (Batam Pos, Senin, 24 Agustus 2009) bahwa Batam dan Bintan sebaiknya terhubung oleh jaringan interkoneksi dengan satu entitas perusahaan kelistrikan regional. Tanpa itu, dalam jangka panjang tidak ada jaminan BPP listrik per kWh Bintan akan lebih rendah dibandingkan Batam.

Di luar PLN Batam, pada 2007, subsidi listrik di Provinsi Riau (termasuk Kepuluan Riau) rata-rata mencapai Rp 590,39 per kWh yang berarti lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu Rp. 310,97 per kWh. Biaya variabel pembangkit listrik termal dengan bahan bakar Marine Fuel Oil (MFO) adalah Rp 1115 per kWh atau 12,2 cent dollar per kWh. Jika pembangkit listrik regional di Bintan masih menggunakan BBM seperti sekarang ini, maka BPP listrik akan tetap lebih tinggi dibandingkan Batam yang menggunakan PLTGU, dan nantinya didukung oleh PLTU.

Dapat diduga bahwa sebelum UU Ketenagalistrikan yang baru dapat dilaksanakan secara efektif,  masih akan ada proses lain seperti “judicial review” oleh organisasi kemasyarakatan kepada Majelis Konstitusi. Isu yang akan dilontarkan tidak akan terlalu jauh pada masalah ideologi ekonomi yaitu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 33  UUD 1945.

Atas pertimbangan konstitusi ini pulalah maka pada 15 Desember 2004, Majelis Konstitusi mencabut UU No 20/2002 Tentang Ketenagalistrikan karena dianggap telah menghapus kewenangan negara, dalam hal ini kewenangan PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK). Akhirnya, UU No 15/1985 diberlakukan kembali, dan kemudian pada 8 September 2009, muncul UU Ketenagalistrikan yang baru.

Bagaimanakah posisi masyarakat Kepulauan Riau menghadapi kondisi ini? Karena penentuan tarif listrik regional adalah proses politik tingkat nasional yang berimplikasi terhadap proses politik tingkat regional, langkah penting yang perlu dilakukan adalah dialog yang terus menerus di antara para pemangku kepentingan (stakeholders).

Dialog dengan hati terbuka, jujur, sejuk dan tanpa prasangka perlu dilakukan antara masyarakat, pengusaha, Perusahaan Listrik Regional, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan Dewan untuk sampai pada tarif listrik regional yang diterima semua pihak. Tentu saja dengan harapan agar supply listrik yang diinginkan terpenuhi. Tanpa itu, ada kekuatiran, kita tetap berada pada jalan tak berujung, tanpa solusi, sementara waktu habis terbuang, supply listrik tak kunjung bertambah.

Dari sisi perusahaan, konsumen harus diyakinkan bahwa dengan tarif listrik regional, supply listrik akan terpenuhi dan handal. Tarif yang diusulkan terutama  karena  pertimbangan fluktuasi harga energi primer, inflasi dan gejolak nilai tukar yang sangat mempengaruhi  biaya suku cadang, perawatan mesin pembangkit, dan biaya input lainnya yang menjadi dasar utama BPP.

Tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah kesediaan masyarakat untuk membayar (willingness to pay) jika supply listrik memenuhi kebutuhan mereka, tidak lagi byar pet. Di samping itu, kepercayaan publik terhadap efisiensi perusahaan listrik regional harus dibuktikan misalnya oleh auditor independen, bahkan jika dimungkin oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penentuan tarif listrik regional di Kepulauan kita harapkan bukanlah semata pertarungan politik, tetapi adalah pertarungan untuk masa depan dan kesejahteraan anak negeri yang kelak akan tetap dikenang. Mungkin bukan sebuah solusi Pareto Optimal untuk menghasilkan kebijakan yang menguntungkan satu pihak tanpa harus mengorbankan salah satu pihak. Namun solusi “win-win” adalah sebuah keniscayaan.

FE UMRAH jalin kerjasama pengembangan Entrepreneurship mahasiswa

0

Siap Cetak Entrepreneur Handal

Tanjungpinang(warta umrah)- Fakultas Ekonomi UMRAH  menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau  dalam Hal pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa FE UMRAH. Demikian yang diungkapkan oleh Dekan FE UMRAH, Nuzul Achyar, Ph.D saat ditemui reporter FE UMRAH di ruang kerjanya Jum’at (14/8).  Kerjasama itu diselenggarakan setelah Pihak Dinas Koperasi & UKM Prov. Kepri menemui beliau langsung. Jum’at pagi di Dekanat Fakultas Ekonomi UMRAH.

Kerjasama tersebut merupakan awal yang baik bagi FE UMRAH dan sekaligus juga Menjadi ajang pelatihan Entrepreneurship bagi Mahasiswa. Selanjutnya Nuzul juga  mengatakan bahwa hal tersebut juga merupakan respon Fakultas terhadap aspirasi mahasiswa FE UMRAH yang ingin membuka usaha sendiri. Untuk itulah Pihak Fakultas sudah menindaklanjutinya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, dalam hal ini mendapat respon yang baik dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau.

Kerjasama ini diwujudkan dengan memfasilitasi Mahasiswa dengan Kios yang bisa dipergunakan untuk memperdagangkan Hasil kreativitas mahasiswa baik berbentuk jasa maupun Produk jadi seperti Kaos, atau handycraft. Mahasiswa/i juga dibimbing dan dilatih untuk melakukan pembukuan dan auditing keuangan sebagai bagian dari pelatihan praktik Manajemen Usaha. Untuk masalah modal akan diusahakan melalui pinjaman lunak oleh bank.

Untuk dapat diberikan Pinjaman, mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan proposal pendirian usaha, lengkap dengan rencana pengembangan usahanya. Untuk Modal awal diperkirakan sekitar 50 Juta Rupiah, dan diperkirakan akan meningkat sesuai dengan kemampuan Pembiayaan. Hal ini merupakan contoh konkrit dari langkah positif untuk mencapai visi dari Universitas untuk mempersiapkan agar mahasiswa lebih siap dalam membangun dan mengembangkan usaha sendiri  setelah lulus nanti. (dip)

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

0

Oleh: Nuzul Achjar – Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) dan Pengajar Manajemen Infrastruktur FEUI

Dalam audisi calon menteri untuk mengisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 16-19 Oktober 2009, kepada salah satu calon menteri tim ekonomi, presiden SBY berpesan tentang pentingnya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Dalam Kebijakan Ekonomi Makro 2010, dari lima sasaran yang akan dicapai, dua di antaranya adalah tentang pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diulangi lagi dalam pidato pelantikan SBY sebagai presiden masa bakti 2009-2014 pada Selasa, 20 Oktober 2009.

Menjadi pertanyaan kita, bagaimanakah relevansi pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kesejahteraan masyarakat bagi Provinsi Kepulauan Riau dan apa implikasinya. Di media massa, adalah merupakan hal yang biasa jika kita membaca berbagai indikator ekonomi makro nasional seperti pertumbuhan ekonomi, yang lazim juga disebut sebagai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), ataupun pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada level regional. Di samping PDB dan PDRB, dikenal pula indikator ekonomi makro lainnya seperti inflasi, indeks harga konsumen (IHK), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lainnya.

Kitapun memahami bahwa berbagai indikator ekonomi makro sebagaimana telah disebutkan, berguna untuk mengevaluasi kinerja pertumbuhan produksi ataupun konsumsi barang dan jasa. Namun indikator ekonomi makro mempunyai keterbatasan tersendiri, khususnya jika dimaksudkan untuk mengevaluasi kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang didekati dengan PDRB per kapita misalnya belum memberikan gambaran yang lebih riil tentang kesejahteraan.
Menyadari akan kelemahan dan keterbatasan indikator ekonomi makro tradisional untuk mengukur kesejahteraan, Presiden Prancis Nicholas Sarkozy pada Februari 2008 menyampaikan keprihatinannya kepada para ekonom terkemuka seperti Yoseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi.

Stiglitz dan kawan-kawan kemudian membentuk sebuah komisi yang disebut “Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress” (Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial). Belum lama ini sekitar pertengahan tahun 2009, komisi telah mempublikasikan hasil kajiannya. Dalam laporannya, Stiglitz dan kawan-kawan  menyoroti berbagai kelemahan ataupun keterbatasan indikator ekonomi makro tradisional untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam penggunaan indikator ekonomi makro tersebut. Namun karena perubahan teknologi, bergesernya pola konsumsi barang dan jasa, data-data yang diolah haruslah mencerminkan cita rasa kesejahteraan.  Jadi kuncinya terletak pada proses memasak data-data tersebut.

Kita ambil contoh tentang nilai tambah sektor jasa pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari perhitungan PDB atau PDRB. Nilai tambah sektor jasa tersebut lazimnya diperoleh dari pendapatan dari upah dan gaji guru, pengajar, dokter dan paramedis, termasuk pendapatan atau surplus usaha institusi pendidikan dan kesehatan.
Namun nilai tambah tersebut tidak akan banyak berbicara tentang indikator kualitas pendidikan dan kesehatan, yang justru penting untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di sini kita berbicara tentang ouput, outcome dan kualitas faktor-faktor  produksi.

Ketika terjadi kemacetan kendaraan di dalam kota, katakanlah di Batam atau Tanjung Pinang, konsumsi BBM menjadi tidak produktif alias boros. Peningkatan konsumsi BBM adalah kata lain peningkatan produksi BBM. Tentu logis pula jika catatan nilai tambah sektor industri juga meningkat. Namun catatan tentang pertumbuhan sektor industri tersebut akan bertolak belakang dengan aspek kesejahteraan. Emisi karbon yang ditimbulkan oleh konsumsi BBM menurunkan kualitas lingkungan, karena meningkatnya polusi udara.

Stiglitz  mengingatkan bahwa berubahnya pola konsumsi secara global mengharuskan kita melihat indikator ekonomi makro tidak semata dari sisi produksi. Masyarakat semakin banyak menggantungkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya kepada dukungan teknologi informasi (TIK) atau information and communication technology (ICT). Untuk itu diperlukan reformasi tentang indikator ekonomi makro. Krisis global yang terjadi dewasa ini adalah akibat dari kelengahan kita yang terlalu terpaku pada sisi produksi, tanpa memperhatikan pola konsumsi, termasuk utang korporasi. Kita tidak mempunyai sistem peringatan dini, dan akibatnya pun jelas: kredit macet di sektor properti di AS yang berdampak sangat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dasar yang kokoh tidak lebih dari perekonomian buih (bubble economy).

Tapi baiklah, tak perlu kita berpikir terlalu ideal sebagaimana 12 saran yang diajukan oleh Stiglitz untuk memperbaiki indikator ekonomi makro dan kemajuan sosial. Bagi Kepulauan Riau, yang paling pokok adalah upaya untuk terus menerus memperbaiki kualitas data ekonomi makro dan mikro, termasuk data sosial budaya. Tidak mungkin kita dapat membuat keputusan dengan baik tanpa didukung oleh analisis data yang baik. Kebutuhan akan data yang baik tidak hanya penting untuk para pengambil keputusan di berbagai tingkat pemerintahan, tetapi juga untuk para peneliti, akademisi, bahkan oleh pihak swasta sekalipun.

Jikapun masih banyak kelemahan data tentang indikator ekonomi makro dan mikro di Kepuluauan Riau, rasanya tidaklah adil jika kesalahan semata ditujukan pada keterbatasan ataupun kelemahan sumber daya manusia. Seringkali kualitas data yang tersedia tidak didukung oleh perangkat infrastruktur seperti jaringan informasi dan teknologi komunikasi antar instansi pemerintah daerah, baik antar kabupaten dan provinsi maupun maupun intra provinsi.

Data tentang indikator ekonomi makro di Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya cukup baik. Laju inflasi kota Batam yang mencapai 8,6 persen pada tahun 2008 merupakan terendah ke empat dari 45 kota di Indonesia. Inflasi tertinggi terjadi di kota Pangkal Pinang (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – Babel) yang mencapai 18,4 persen pada tahun yang sama. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau menurun dari 10,3 persen pada tahun 2007 menjadi 9,2 persen pada 2008. Dengan PDRB per kapita yang relatif hampir sama dengan Provinsi Riau dan Provinsi Babel yaitu berkisar Rp 2874 – Rp 2883, pada tahun 2008 tingkat kemiskinan di Kepri (9,2 persen) lebih tinggi dibandingkan Babel (8,5 persen), walaupun lebih baik dari Provinsi Riau (10,5 persen).

Apa arti angka-angka di balik itu? Pertama adalah optimisme, dorongan dan kerja keras bahwa Kepulauan Riau akan mampu mencapai target Milleneum Development Goal (MDG) 2015. Kedua, mengejar ketertinggalan dengan monitoring dan evaluasi yang terus menerus tentang kualitas pendidikan dan kesehatan melalui teknologi informasi secara berkala, bahkan real time. Ketiga, memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa infrastruktur TIK atau ICT merupakan bagian tidak terpisahkan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui akses informasi.

Bersama-sama dengan jaringan listrik, jaringan pipa air bersih, ICT merupakan bagian utilitas jaringan (network utilities) yang sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (social overhead capital).
Nyaris tidak ada lagi institusi pendidikan tinggi yang tidak didukung oleh ketersediaan ICT dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Ranking universitas antara lain dapat dilihat dari indikator ketersediaan ICT untuk mempermudah komunikasi, interaksi, tukar menukar informasi di antara pengajar, peneliti. Banyak kreatifitas mahasiswa muncul karena didukung oleh ketersediaan ICT di kampus.

Dalam konteks provinsi maritim, dengan dukungan ICT, adalah ideal jika institusi pemerintah ataupun pendidikan tinggi mempunyai database yang terkait dengan kegiatan maritim baik data numerik, tabular maupun spasial. Dengan database ini kita dapat memperoleh informasi tentang estimasi kebutuhan akan tenaga kerja klerikal dan manajerial di bidang konstruksi kapal, jasa transportasi kargo, jasa forwarding, asuransi maritim, akuntan publik dan perusahaan, dan tenaga kerja yang terkait dengan dunia maritim dan kelautan yang dapat dipasok oleh anak negeri. Bukankah kita berniat  untuk meningkatkan kinerja perekonomian regional Kepulauan Riau yang berkualitas, berdaya saing dan kreatif. Semoga. ***