Home Blog

KESEPAHAMAN (MoA) Antara SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ABDURRAHMAN Dengan FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

0

Universitas Maritim Raja Ali haji menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Islam Negeri Abdurrahman yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoA) oleh kedua belah pihak, bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi (UMRAH), Selasa (25/01/2022). Hadir dalam acara penandatanganan tersebut, Dekan Dr. Hj. Asmaul Husna.,SE.,MM.,Ak.,CA, Ketua Jurusan Akutansi maupun Manajemen. dan Dr. Muhammad Faisal, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Abdurrahman berserta Ketua Jurusan Akuntasi Syariah dan Manajemen Syariah.

Tujuan yang ingin di capai dari kedua belah pihak tentunya untuk kemajuan mutu Pendidikan yang lebih baik lagi.

Salah satu tujuan kerjasama Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Abdurrahman ini adalah melahirkan SDM yang memiliki semangat juang tinggi, pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif mandiri, dan inovatif. Selain itu, melalui nota kesepahaman ini disepakati beberapa kerjasama dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis.

UMRAH dan UNIBA Teken MoU, MoA dan IA

0

Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI. (Penandatanganan Memorandum of Agreement) MoA dan (Implementation Agreement) IA, Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi  (UMRAH) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UNIBA) yang di hadiri oleh Rektor Prof.Dr. Agung Dhamar Syaki,SP.i,DEA, Dekan fakultas Ekonomi Dr.Hj. Asmaul Husna.,SE.,MM.,Ak.,CA dan ikuti oleh di Ketua Jurusan baik  Akutansi dan Manajemen . Program sepakat menjalin kerja sama dengan UNIVERSITAS RAJA ALI HAJI FISABILILLAH Tanjungpinang  yang ditandai oleh Dekan Fakultas Ekonomi UMRAH Dr. Hj. Asmaul Husna.,SE.,MM.,Ak.,CA penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Agreement (MoA) di Gedung Fakultas ekonomi (UMRAH) pada Hari Rabu 24 November 2021.

Dekan Fakultas Ekonomi Dr.Hj. Asmaul Husna.,SE.,MM.,Ak.,CA  dalam sambutannya mengatakan, kerja sama ini ditunjukan untuk bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mulai dari bekerja sama riset, kerja sama pendidikan, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian,pengabdian kepada masyarakat dan dukungan pembelajaran program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) Untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau.

KERJA SAMA PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO) dengan FALKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

0

PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA


Dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 14 Desember 2021 kegiatan yang dilakukan di Gedung PT. PERSERO BATAM.
Di era globalisasi ini mencari pekerjaan sangatlah sulit. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Berbagai upaya terus dilakukan Fakultas EKonomi dalam mempermudah mencari peluang dan pengalaman di dunia kerja.
Dalam rangka untuk menjalin hubungan antara dunia pendidikan dan industri, maka Universitas UMRAH yang diinisiasi Prodi FALKULTAS EKONOMI menjalin hubungan kerjasama dengan PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.
Dalam sambutannya, Dekan Dr. Asmaul Husna, SE.,Ak,MM,CA menyampaikan bahwa FALKULTAS EKONOMI harus mampu mengembangkan mahasiswa supaya mampu untuk bersaing di dunia kerja dalam langkah pertama menggeluti praktek kerja lapangan (PKL). Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama. Komitmen Kerjasama antara Lembaga ini sebagai terwujudnya strategis dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Enterpreneur Expo 2019”

0
Pembukaan Entepreneur Expo

Sempena meningkat tumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan merubah pola pikir sempit yang hanya mencari kerja setelah lulus kuliah, Fakultas Ekonomi mengulangi event tahunannya “Enterpreneur Expo”, dengan tema “Be Success Enterpreneur”. Acara yang bertempat di Lapangan Pamedan tanggal 15-17 November 2019 dibuka oleh Ibu Misni, S.KM., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang mewakili Gubernur Kepulauan Riau.
Beliau berharap para pelaku UMKM di Fakultas Ekonomi bisa bekerjasama dengan pihak Provinsi Kepulauan Riau untuk memajukan sektor wirausaha dan mengubah paradigma masyarakat untuk menjadi PNS atau karyawan BUMN setelah lulus kuliah.
Dalam pembukaan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Dr. M. Syuzairi, M.Si., Wakil Rektor II UMRAH Agus Sutikno, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Fatahurrazak, SE.Ak, M.Ak, CA., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanudin, ST., M.Si., Asisten II walikota Irwan, S. Sos dan jajaran Staf serta Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi UMRAH.


Enterpreneur Expo kegiatan rutin yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi setahun sekali sebagai sarana pengembangan diri, wadah aktualisasi kreatifitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Untuk meramaikan kegiatan ini ada juga lomba lomba yang melibatkan peserta masyarakat umum, seperti Lomba Mewarnai, Lomba Kabaret, Lomba Short Movie, Stand Up Comedy dan masih ada beberapa kegiatan yang menarik.
Harapan dengan adanya kegiatan ini agar dapat menambah wirausaha wirausaha lulusan Fakultas Ekonomi, yang sebagaimana dalam sambutan Ketua Panitia Pelaksana, Sdr. Nanda, bahwa “terdapat puluhan lulusan Fakultas Ekonomi UMRAH yang sukses mengembangkan usaha di kampung halaman nya”.
Kegiatan Entrepreneur Expo ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai ajang promo kampus UMRAH. Sebagaimana yang di katakan oleh Ketua BEM FE UMRAH, Sdr. Ferayono, bahwa banyak mahasiswa mulai angkatan 2017 yang mendaftar ke UMRAH, khusus nya ke Fakultas Ekonomi itu sebagai efek domino dari kegiatan Entrepreneur Expo Fakultas Ekonomi.
Kegiatan yang syarat manfaat dan sangat dinanti oleh masyarakat umum pelaksanaannya ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun dan didukung penuh oleh UMRAH di masa masa mendatang.

FE UMRAH Gelar Kuliah Umum & Penandatanganan MoU dengan IAI

0
DOMPAK – Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (FE UMRAH) selenggarakan kuliah umum. Kamis (3/10) lalu, di gedung auditorium UMRAH, Dompak
Kuliah umum yang mengangkat tema Tantangan IAI dalam menciptakan Akuntan Profesional di Era Industri 4.0 itu diikuti oleh 100 orang Mahasiswa sebagai peserta
Kuliah umum tersebut merupakan awal dari kerjasama antara UMRAH dengan Ikantan Akuntan Indonesia (IAI)
Pada kesempatan yang sama dilaksanakan penandatanganan naskah Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak
Dari UMRAH ditandatangani oleh Wakil Rektor II UMRAH Assoc. Prof. Agus Sutikno, SP, M.Si sedangkan IAI ditandatangani oleh Zulfahmi, SE., Ak, MM., CA., CPA selaku Ketua Ikatan Akuntan Indonesia
Pada sambutannya, Wakil Rektor II UMRAH Assoc. Prof. Agus Sutikno, SP, M.Si dalam kapasitasnya mewakili Rektor UMRAH menyampaikan bahwa Mahasiswa baru harus siap menghadapi Era 4.0 karena tantangan yang akan dihadapi beberapa tahun kedepan akan bertambah sulit di zaman teknologi yang semakin canggih ini
Hal senada juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi UMRAH Assoc. Prof. Dr. M. Syuzairi, M.Si
“Mahasiswa Baru agar lebih kompetitif di Era sekarang ini. Terlebih profesi Akuntan harus memiliki strategi khusus dan mencari peluang untuk bersaing dengan yang lainnya,” Ucapnya
Zulfahmi, SE, Ak, MM, CA, CPA sebagai narasumber dari IAI mengungkapkan 95% kemungkinan profesi Akuntan akan digantikan dengan robot, dikarenakan sekarang revolusi 4.0 yang dimana bersaing dengan teknologi dan digital, maka untuk menjadi seorang Akuntan yang profesional harus berintegritas dan memiliki banyak pengalaman
Dirinya juga berharap dengan adanya kerjasama ini baik Mahasiswa ataupun Dosen dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi serta memanfaatkan sumber daya manusia profesional dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan serta fasilitas lainnya yang dimiliki oleh kedua belah pihak
KONTRIBUTOR: Tara (FE)

Mahasiswa UMRAH Raih Juara 3 di Ajang Research and Debate Competition (RnDC) 2019

0

YOGYAKARTA – Kembali raih prestasi, 3 orang Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMRAH Juara 3 lomba Debat Isu Ekonomi Nasional di Ajang Research and Debate Competition (RnDC) 2019

Dengan tema “Inovasi dan kreatifitas Generasi Milenial melalui Optimalisasi IPTEK menuju Indonesia Raksasa Ekonomi 2050” Research and Debate Competition (RnDC) 2019 itu diselenggarakan pada Jumat-Minggu (11-13/10) oleh Universitas Negeri Yogyakarta

3 orang Mahasiswa peraih juara 3 tersebut adalah Burhan Latif, Ade Fratana dan Muhammad Fadillah merupakan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UMRAH

Berdasarkan informasi yang didapat, Lomba Research and Debate Competition (RnDC) 2019 melalui 2 cabang lomba yakni Lomba Debat Isu Ekonomi Nasional dan Lomba Karya Tulis Ilmiah memiliki tujuan untuk menggali potensi dan menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam membangun Indonesia melalui kontribusi-kontribusi kreatif dan inovatif

Selain UMRAH lomba dengan level Nasional itupun diikuti oleh beberapa Universitas besar di Indonesia diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (UNAND), Institut Pertanian Bogor University (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Brawijaya (UB)

KONTRIBUTOR: Tara (FE) |

Batam Dulu dan Sekarang

0

Masyarakat  batam harus bersiap-siap untuk beralih  profesi yang selama ini  hanya mengandalkan pekerjaan  sektor  Industri perakitan elektronik, galangan kapal, dan pertukangan.  Harus berfikir untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri atau berkelompok  pada sektor industry manufaktur seperti garmen, peraboran rumah tangga, pembuatan kemasan produk, kuliner,  industry mesin pendukung pekerjaan atau ke sektor perdagangan, sektor pariwisata dan Jasa lainnya.

Kondisi ini  setelah melihat  ekonomi  batam sulit  untuk  kembali normal  bahkan semakin memburuk. banyak investor yang mulai menarik diri,  selain batam dipengaruhi  oleh ekonomi global, soal birokrasi dan perizinan yang berbelit-belit  karena  dualisme kepemimpinan Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, ditambah lagi bahwa   batam saat ini  bukan satu-satunya andalan area investasi di kawasan Asean,   Dengan kondisi ini tentunya masyarakat akan sangat-sangat merasa kehilangan aktivitas pekerjaan dan sumber ekonominya.  Bukan saja  masyarakat namun juga akan berpengaruh terhadap pembangunan Kota Batam  karena berdampak pada target  capaian  baik sektor penerimaan keuangan daerah dan juga pelaksanaan program-program pemerintah yang telah ditetapkan.

Otoritas Tidak Menjaga Batam Dengan Baik

Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam  ahir-ahir ini tidak menjaga  Batam dengan baik, dalam studi  manajemen operasional  pemilihan lokasi pabrik (Industri) oleh manajemen  perusahan baik  Lokal  maupun Asing  ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain;  Lahan yang tersedia, Regulasi yang tertata baik dan tidak berbelit-belit,  kondusivitas keamanan  darah,  ketersediaan tenagakerja, Upah yang layak,  dekat dengan  market (pasar)  internasional, tersedianya bahan baku,  terjaganya persaingan.

Pada salah satu media  on line yang kami baca,  banyak komentar yang saling menyudutkan, setelah kondisi  Batam hari ini  menjadi begini,  komentar yang bernada bahwa beragam persoalan yang terjadi di Batam hari ini disebabkan oleh berbelit-belitnya urusan  perizinan, administrasi  yang tumpang tindih,  kisruh kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam yang tidak kunjung teratasi, hingga tingginya upah minimum kota (UMK), dan tutupnya  berbagai  industry besar dan kecil di Kota  batam yang dikenal sebagai kota industry di Kepulauan Riau ini,  terahirnya  rendahnya volume  dan nilai realisasi  Penanaman Modal Asing (PMA) saat ini.

Ada juga yang mengomentari bahwa, Selain persoalan  birokrasi juga persoalan, UMK Batam yang terus naik setiap tahunnya dan tidak kompetitif dibanding negara lain di ASEAN juga dinilai sebagai faktor yang membuat investor tak betah. beberapa negara tetangga tersebut seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam yang merupakan kompetitor dalam menarik investor, nilai UMK-nya relatif lebih rendah.

Di Vietnam, UMK-nya hanya Rp2,2 juta per bulan, Thailand Rp2,8 juta per bulan, dan Malaysia Rp3 juta per bulan. Beberapa negara lain malah lebih rendah, seperti Myanmar yang hanya Rp940 ribu per bulan dan Laos Rp1,5 juta per bulan. Sementara Batam, UMK-nya saat ini mencapai Rp3,2 juta per bulan.

Di negara lain, UMK tidak naik setiap tahun, tapi diputus berdasarkan kondisi ekonomi setiap tahunnya. Kalau kita, tiap tahun pasti naik dan diperkirakan lima tahun lagi UMK kita Rp5 juta per bulan,” menurut  berita  tersebut.

Sebagai akademisi,  kami  melihat secara utuh dari berbagai komentar di atas, dan  melakukan analisis  serta memberikan tanggapan bahwa kondisi Batam hari ini sebenarnya  sesuatu yang wajar  saja terjadi, kalau kita kembali mengingat peristiwa apa yang dirasakan oleh tenagakerja dan masyarakat di  Pulau Batam sekitar tahun 1997 yang lalu. UMK  batam  tidak  langsung  langsung dari angka Rp.3 juta atau Rp,3,2 juta sepeti hari ini.  Artinya  UMK  sebesar Rp.3,2 juta hari ini  hanyalah buah  dari  cipta kondisi ekonomi nasional yang menyeluruh yang digagas oleh pemerintah pusat, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM yang mempengaruhi  terhadap  berbgaai faktor-faktor pembiayaan  yang lainnya yang dialami oleh masyarakat seperti;   naiknya biaya sektor  transportasi, sektor  harga kebutuhan pokok, sektor biaya sewa dan lain-lainnya. Merosotnya nilai rupiah  dari antara  Rp.8 ribu hingga Rp9,300 rupiah menjadi saat ini Rp.13,-an rupiah per-dolar  AS.

Mengacu  pada  tinginya  UMK Kota Batam dibandingkan dengan UMK negara-negara lainnya di ASEA, yang disebutkan di atas sebenarnya bukan kesalahan masyarakat, masyarakat hanya penyediakan  jasa. Kebijakan ada di tangan pemerintah dan lembaaga terkait. Kemudian adanya negara-negara yang UMK nya di bawah Batam, sesuatu yang wajar saat ini,  karena  negara tersebut adalah negara yang menjadi kawasan baru dari Industri di ASEA  setelah  Batam dan  juga bagian dari altrenatif Lokasi  yang dipilih oleh Manajemen perusahan  karena Batam akhir-akhir ini dilanda  berbagai persoalan  seperti yang disebutkan diatas.  Selama ini pemerintah Kota Batam dan BP Batam, hanya mengelola  Penerimaan Pendapatan Dareah (PPD) dari  hasil  produksi indusri  yang ada,  namun Pemerintah Dareah, dan  BP Kawasan Batam tidak melihat  adanya celah dari Investor untuk melirik  negara-negara lain di  ASEAN  sebagai   Lokasi  Industri selain Batam.

Hal-hal transformasi  knowledge  seperti ini  yang  sulit di pahami oleh para praktisi  dan birokrat  di Kota Batam.  Selama ini mereka  tidak  melakukan dan melibatkan akademisi dalam berbagai kajian-kajian pembangunan  di darah ini.  Padahal berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, mestinya dilakukan kajian-kajian  akademisnya secara serius, sehingga dampak sosial ekonomi, pada perusahaan yang ada juga turut diperhitungkan, apakah perusahan akan bertahan, atau harus pindah ke Lokasi yang lebih strategis.   Karena  negara-negara lain juga memiliki peluang yang sama pada suatu  waktu,  dan ini telah terbukti.  Sudah ada  dalam teori,  namun bisnis  kita di Indonesia  memang  demikian rapuhnya karena  tidak di  manage (dikelola) secara professional,   kita  menyadari  bahwa  investor  lokal  (dalam negeri) sangat sedikit jumlahnya dan tidak mampu mengangkat petumbuhan ekonomi dan menopang pembangunan dareah  jika  dibandingkan  dengan nilai  penerimaan dari investor  Asing

Mestinya   sebagai institusi  yang terlibat  dalam pengambil kebijakan  di Kota Batam ini,  semuanya harus  mencermati  forcasting (meramalkan)  apa yang akan terjadi di Kota Batam  pada masa sepuluh atau dua puluh  tahun  ke depan. contohnya antara tahun 1997-2017.

Dua puluh tahun yang lalu, tepatnya  tahun 1997  Batam  sangat kondusif,  sangat ramah, masyarakat  yang pada umumnya  pekerja  khususnya di Batamindo saja  mencapai hingga  belasan ribu  orang,  ekonominya tumbuh dengan baik .  Setelah  reformasi  kondisi politik di Batam  begitu cepat  dikuasai  sehingga lupa  mengkondisikan  apakah batam ini punya  sumber ekonomi  selain dari Industri yang digerk-kan oleh investor asing?  yang pada saat itu  membuat  batam sangat mempesona, bahkan  menjadi seorang politikus dan Bupati/Walikota  di Batam sama dengan  menjadi seorang  Walikota  di DKI.

Batam Hari  Ini

Begitu masuk tahun 2017, setelah dua puluh tahun berjalan, hari ini kondisi Batam  berbalik ke 70 derajat  pemerintah dan  lembaga lainnya yang berwenang mengurusi Batam merasa kehilangan  kekuasaan, kehilangan kewenangan, kehilangan manage (urusan), hingga ahirnya  mengeluarkan berbagai statemen,  mulai dari  birokrasi yang tidak sehat, pasar ekonomi global yang Lesu, UMK  terlalu tinggi, menarik dirinya  investor,  keamananan yang tidak kondusif,  Issu Provinsi Baru, dan lain-lain sebagainya.

Benang merahnya  itu  ada  pada  bapak-bapak yang punya kewenangan  terhadap Batam. Semestinya 10 – 15 tahun yang lalu Batam ini sudah memiliki pertanyaan?

“Mau dijadikan apa  Batam ini dua puluh tahun kemudian (hari ini)  semestinya sudah diantisipasi  sejak tahun 1997  yang lalu”.  Bukan sebaliknya  ketika  Berjaya dengan industry  yang dianggap  satu-satunya  kawasan  di Asea,  hari ini  tidak  lagi satu-satunya  di ASEA,  inilah  yang disebut  persaingan.

Kisruh  Pemerintah Kota dan BP Kawasan pada pengelolaan Batam sudah seharusnya di selesaikan,  seharusnya  lebih mementingkan Batam ini 10 tahun kedepan akan mengalami kondisi seperti apa?

Batam adalah Kota Industri, yang selayaknya  dikelola oleh mereka yang memiliki visi industry dan perencanaan yang matang karena rentan  terhadap keggalan pengelolaan.  Industri   dibangun  dari Investor Asing yang tidak punya beban berlebihan seperti yang dialami oleh PMDN yang mana modalnya sedikit, pasarnya sedikit, produksinya terbatas.  PMA adalah industry Asing, yang hanya membawa manajemennya ke Batam dan Kepulauan Riau, sementara fasilitas yang digunakan bersifat  sewa,  Tenaga kerja dengan sitem kontrak membuat investor  dapat memasang target jangka pendek. 5 – 10 tahun di suatu negara. Sementar pemerintah harus menanggung beban seperti;  Penanganan pengangguran, Penangangan Harga, Penanganan Produksi, Penanganan Keamanan, Penanganan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan yang tak  terpisahkan dari dampak penutupan berbagai perusahaan di suatu daerah seperti Batam.

Kami sering  mendengar  keluhan pemeritnah, masyarakat dan mengkajinya pada  berbagai forum tentang  Batam dan Kepri, yang dipengaruhi oleh ekonomi global,  tapi  pemerintah Batam dan BP (Badan Pengushaan) Batam, lupa bagaimana mengantisipasi  pesaingan global tersebut,  seperti misalnya;  bagaimana agar Industri  tetap terjag.  Para investor bukan berarti  mereka  tidak  melakukan kegiatan perusahaan, akan tetapi  mereka  memanfaatkan dan masuk ke negara-negara lain  seperti Myanmar, Vietnam yang sedang melakukan pengembangan  industry  seperti  Batam dulunya,  karena karteristik  masyarakat, ekonomi dan sosialnya tidak  jauh  berbeda dengan  masyarakat Indonesia.  Pemerintah lupa  melakukan pengembangan industry  kecil dan menengah (entrepreneur) , kecuali hanya memperluas  sektor perdagangan, sementara konsumennya  tidak memiliki  target  belanja karena telah kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian,  ini mata rantai yang tak terpisahkan. Semoga  pemerintah  Kota Batam dan BP Kawasan Batam,  secepatnya melakukan terobosan.      Semoga tulisan ini   bermanfaat…

Formulir dan Pedoman Magang Mahasiswa Manajemen

0

Cara Download
1. Klik Link yang dituju (saran : Klik Kanan — Open Link in New Tab)
2. Terbuka tab / halaman baru pada browser ke situs web tempat file diunggah
3. Hilangkan / non aktifkan tanda ceklis pada “Download With Addons”
4. Klik Download di atas
5. Klik Download

____________________________________________________________

Formulir Download Pedoman Download

14 Perguruan Tinggi mendukung terbentuknya Indonesia Raya Incorporated

0
Winata Wira, SE, M.Sc. (Empat dari Kiri ) Perwakilan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Perwakilan 14 Perguruan Tinggi Lainnya foto bersama usai dalam Focus Group Discussion (FGD) mendukung terbentukknya Indonesia Raya Incorporated (IRI). f. Istimewa

Solo – Akademisi dari 14 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, yang bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) mendukung terbentuknya Indonesia Raya Incorporated (IRI) yang diinisiasi oleh Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) – dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia, Rabu (21/12/2016).

Usulan pembentukan IRI ini diharapkan dapat mengatasi dua persoalan utama yang dihadapi Indonesia sebagai bangsa dan negara yakni pemerataan kesejahteraan dan kedua adalah ancaman (potensi) perpecahan dalam tubuh NKRI sebagai sebuah negara (bangsa). Sumber utama dari kedua persoalan utama itu adalah tidak meratanya kemakmuran rakyat Indonesia karena kekayaan sumber daya alam ternyata tidak dikuasai negara. Hal ini dicontohkan keinginan melepaskan diri Kutai Pesisir dari Kutai Kertanegara karena kesejahteraan yang tidak merata dan adil.

Demikian kesimpulan dari FGD yang dihadiri Prof. Dr. Ir. Darsono MS (Universitas Sebelas Maret), Dr Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Prof. Mudrajad Kuncoro Ph.D (Universitas Gadjah Mada), DR. Y Tri Susilo, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), DR D. Wahyu Aryani MT (Universitas Maranatha Bandung), Prof. DR Djoko Mursinto, M.Ec (Universitas Airlangga), Prof. DR. Tulus Tambunan (Universitas Tri Sakti), Sari Wahyuni MSc. Ph.D (Universitas Indonesia), Prof. DR. HB Isyandi, M.Sc (Universitas Riau), DR. Ir. Bernaulus Saragih M.Sc (Universitas Mulawarman), Winata Wira SE, M.Ec (Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepri), DR. Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Prof. DR. Munawar Ismail DEA (Universitas Brawijaya), AM Putut Prabantoro (Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada) sebagai nara sumber serta dipandu A. Handoko (Wartawan Harian Kompas).

IRI mengusulkan, untuk mengatasi dua masalah utama itu, agar dibentuk “perkawinan” antara perusahaan milik negara dan perusahaan milik pemerintah provinsi serta kabupaten di daerah tujuan investasi. Hasil “perkawinan” itu akan membentuk entitas baru itu, yang saham mayoritasnya akan dimiliki oleh entitas baru dan sisanya akan dijual kepada pemda provinsi ataupun kabupaten seluruh Indonesia melalui badan usaha daerah masing-masing. Badan usaha itu provinsi atau kabupaten itu bisa berupa BUMD, Koperasi atau bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan.

Dalam konteks ini, IRI baru dapat dijalankan jika negara atau pemerintah masing-masing daerah menguasai mayoritas kepemilikan di badan usaha masing-masing. Sisa kepemilikan dapat dijual kepada pihak ketiga dengan skema yang diatur kemudian. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemakmuran seluruh Indonesia, harus banyak lokomotif ekonomi yang digunakan untuk menarik gerbong-gerbong usaha di daerah tujuan investasi di mana sahamnya juga dimiliki oleh badan usaha daerah provinsi ataupun kabupaten seluruh Indonesia.

Agar tidak bertentangan dengan dengan Pasal 33 UUD 45, IRI dapat diawali melalui industri migas baik hulu maupun hilir. BUMN yang kuat seperti Pertamina, PGN dan PLN masing-masing harus menjadi lokomotif ekonomi negara Indonesia.

Masing-masing lokomotif itu harus menarik gerbong-gerbong ekonomi yang berasal dari badan usaha milik pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten. Masing-masing lokomotif ekonomi itu juga perlu mempertimbangkan posisi BUMDes dalam perkawinan ini seperti yang diusulkan IRI.

Industri migas baik hulu maupun hilir menjadi penting sebagai lokomotif ekonomi Indonesia, karena hingga saat ini kedua industri ini menjadi faktor strategis dan penting bagi berjalannya roda ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45. Sebagai contoh, Yogyakarta atau Bali yang tidak memiliki sumber energi dapat menikmati kemakmurannya melalui kepemilikan saham di daerah tujuan investasi dan sekaligus menjadi penguat ikatan NKRI.

Sekalipun perlu kajian lebih lanjut termasuk di dalamnya, pemilihan bentuk, skema “perkawinan”, digunakannya audit “good governance” dan kesehatan badan usaha milik pemerintah baik pusat ataupun daerah, usulan IRI ini perlu dipercepat mengingat perkembangan politik Indonesia belakangan ini menunjukkan kemuduran ikatan kebangsaan antara daerah satu dan daerah lainnya. Selain itu, serta secara praktis tidak mengindahkan amanat UUD 45.

Atas dua persoalan mendasar tersebut yakni kesejahteraan dan ikatan sebagai NKRI, seharusnya bangsa Indonesia bercermin kepada negara-negara yang mengalami kondisi yang sama lebih dahulu seperti Nigeria, Sudan, beberapa negara Afrika lainnya dan Timur Tengah yang semuanya bersumber pada perebutan sumber energi. Dengan cerminan itu, Indonesia dihadapkan pada pilihan apakah migas menjadi berkah atau kutukan bagi bangsanya di masa mendatang

Winata Wira SE, M.Sc dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepri, mengatakan, ketidakberhasilan bangsa Indonesia dalam membangun negaranya, jangan-jangan terletak pada mindset yang masih sama yakni sebagai bangsa terjajah. Sebagai sosok, Indonesia adalah negara kaya, tetapi rakyatnya miskin. Kondisi inilah yang terjadi dalam masa penjajahan.

Winata Wira, SE, M.Ec

“Kita sebagai bangsa sudah luar biasa lengah atas ketidakmakmuran rakyatnya. IRI harus segera diwujudkan sekalipun dengan berbagai catatan agar cita-cita UUD 45 terwujud. Indonesia harus bersatu, berjaya dan makmur. Orang asing tahu kekayaan Indonesia karena mindsetnya adalah penjajah. Kepri sebagai daerah migas menjadi terlantar karena masih dinolkan,” ungkapnya.(Risalah Maritim)