Home Opini dan Perspektif

Opini dan Perspektif

Pancaran  kesejahteraan masyarakat  Kepulauan Riau telah kelihatan sejak tanggal 31 Desember 2015 yang lalu, roda perekonomian berjalan dengan cepat walupun himpitan yang menerpa  pengusaha besar  akibat lesunya pasar global kian terasa, pasca anjloknya nilai tukar rupiah. serta Naiknya harga BBM beberapa waktu yang lalu dan telah menyebabkan naiknya harga...
Oleh: Nuzul Achjar – Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) dan Pengajar Manajemen Infrastruktur FEUI Dalam audisi calon menteri untuk mengisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 16-19 Oktober 2009, kepada salah satu calon menteri tim ekonomi, presiden SBY berpesan tentang pentingnya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi...
Masyarakat Kepulauan Riau, baru saja menyelesaikan tahapan pemilihan kepala daerah secara aman, tertib dan lancar, berdasarkan hitungan cepat (quick count) Lembaga Charta Politika dan Metro TV. Pasangan HM. Sani - Nurdin  unggul 53,4% dari pasangan Soerya - Ansar 46,6%.  Dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa pasangan yang memperoleh suara...

FTZ Batam

Oleh: Nuzul Achjar* Pada 9 Januari 2012 lalu, Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai, Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Bebas...
Nuzul Achjar, PhD Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Pengajar di Fakultas Ekonomi UI Perhatian dunia selama 23-24 September 2009 tertuju pada Kota Pittsburgh, kawasan di barat daya negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, tempat diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara kelompok G-20. Indonesia termasuk salah satu negara...
Nuzul Achjar, PhD Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Pada tanggal 8 September 2009, DPR akhirnya meloloskan RUU Ketenagalistrikan menjadi UU baru menggantikan UU No 15/1985. Dalam UU Ketenagalistrikan yang baru ini dinyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah...