Masyarakat Kepulauan Riau, baru saja menyelesaikan tahapan pemilihan kepala daerah secara aman, tertib dan lancar, berdasarkan hitungan cepat (quick count) Lembaga Charta Politika dan Metro TV. Pasangan HM. Sani – Nurdin unggul 53,4% dari pasangan Soerya – Ansar 46,6%. Dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa pasangan yang memperoleh suara terbanyak saat ini akan memimpin Kepulauan Riau Lima tahun kedepan. Hasil pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur dan Walikota/Bupati khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2015 dipastikan akan menentukan arah dan kebijakan dalam membangun Kepulauan Riau ke-depan. Masyarakat Kepri sangat berharap tentunya pilihan mereka membawa perubahan besar terhadap kemajuan Kepri, apalagi bulan Desember 2015 ini ditandai dengan perubahan besar yang akan terjadi yang tak dapat di elakan, yaitu ter-intekgrasinya Indoensia ke dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
MEA, merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia, karena;
Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.
Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR),taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.
Ketiga, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.
Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.
INDONESIA dan MEA
Bagi Indonesia sendiri, MEA dari berbagai analisis para pakar dan pengamat, Indonesia memiliki kesempatan yang luas karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, merunut banyak pengamat lingkungan Negara-negara MEA akan muncul tantangan baru terutama Indonesia, berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.
Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.
Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan baru bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).
Secara fundamental, arah pengembangan birokrasi pasca-2015 perlu untuk memahami dinamika relasi antara birokrasi dan pasar misalnya. Paradigma lama yang menekankan pada minimalisasi peran birokrasi untuk merespon globalisasi telah usang. Shin (2005) menjelaskan fenomena integrasi ekonomi, seperti MEA, memiliki 2 dimensi utama yakni mobile factors dan non-mobile factors.
Dimensi pertama terfokus pada pilar investasi. Kemudahan teknologi dan integrasi perbankan membuat modal dengan cepat berpindah. Sementara itu, pada dimensi kedua, kualitas non-mobile factors seperti respon sektor publik terhadap tantangan perbaikan pelayanan, percepatan infrastruktur dan harmonisasi regulasi menjadi hal krusial yang menentukan kemana mobile factors tadi berpindah. Dalam kasus ini, Indonesia merupakan negara dengan proses pengurusan investasi terburuk di ASEAN. Indonesia juga tercatat sangat restriktif dalam memfasilitasi mobilitas investor dalam wilayah domestiknya (Soesastro & Atje dalam Basu Das, 2012). Kondisi ini, disadari atau tidak, kan menurunkan daya tarik Indonesia dalam sektor investasi.
COMPETITIVE AND REPRESENTATIVE GOVERNMENT
Selama ini reformasi birokrasi cenderung hanya dipahami secara tatanan teknis, miskipun penting. Namun lebih penting melakukan reformasi paradigma aparatur birokrasi dari statis, menunggu menjadi menyikapi, merespons setiap pergerakan baik peluang maupun tantangan.
Pembenahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan memperkenalkan cara pandang competitive and representative government sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi di Indonesia. Cara pandang tersebut menghadirkan kembali negara pada pemerintahan yang kompetitif, namun tetap memiliki kapasitas untuik merepresentasi kepentingan publik. Pemerintahan yang kompetitif berarti pemerintaan yang mampu beradaptasi dengan konstelasi global maupun regional. Sementara itu, pemerintahan yang representatif berarti pemerintahan yang konsisten mengutamakan kepentingan masyarakat dan mendorong partisipasi publik di dalam penyelenggaraan pemerintahan (lihat Hameiri, 2010).
Menurut Joseph Stiglitz ( Making Globalization Work ), tak ada satu pun negara yang bisa menghindar diri dari globalisasi. Konsekuensinya, mau tidak mau setiap negara akan masuk dalam pusaran dinamika dunia, baik dinamika budaya, politik, keamanan, termasuk dalam pusaran ekonomi global. Dalam konteks globalisasi ekonomi, secara de facto kawasan Ekonomi ASEAN memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Asia mengingat Asia memiliki luas wilayah terbesar dunia, yakni 30 % dari total daratan dunia ( sekitar 44 juta KM2), dan jumlah penduduk terbesar, yaitu 4 miliar.
PERBANDINGAN ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN
Posisi perekonomian Indoenesia mencapai 6,1% nomor 4 dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Asen tahun 2002 – 2012 setelah China yang mencapai 7,8*%, Jepang dan India, menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah situasi perekonomian global yang masih dibayang-banyanhi ketidak pastian. Walau demikian masih ada tantangan baru Indonesia, yaitu terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing (competitifveness) yang masih harus dibenahi yaitu peingkatan infrastrukur, kesehatan dan pendidikan, efesiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi serta kelembagaan, karena pertumbuhan ekonomi kedepannya tidak lagi dapat bergantung kepada sumber daya alam dan alokasi tenagakerja murah (resources and low cost-driven growth) namun harus mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia yang terampil (productivity-driven growth), agar pertumbuhan ekonomi tidak melemah.
Kebijakan yang di buat pemerintah Indonesia melalui MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah berjalan sejak tahun 2011 adalah upaya mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energy, serta pembangunan SDM dan Iptek.
PEMERINTAH BARU KEPRI dan MEA
Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari NKRI, juga merupakah wilayah terdepan karena berbatasan langsung dengan Negara seperti Singapura dan Malaysia, memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat sudah yakin bahwa pemerintah baru terpilih sudah memahami bahwa apa yang harus dilakukan, bukan lagi bagaimana menghadapi tantangan!. Karena kondisi global dampak MEA tidak dapat di elakkan.
Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) pada 2014 melaju di angka 7,32% di atas ekspektasi dan prediksi otoritas moneter (sebesar 6,2%-6,4%). Angka ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya meski masih didorong konsumsi. Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri dalam keterangannya mengungkapkan, realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 mengalami kenaikan dari posisi 2013 (sebesar 7,11%). Hal itu diakibatkan meningkatnya komponen atau sumber pertumbuhan tertinggi konsumsi rumah tangga lembaga non profit, kecuali ekspor-impor yang justru menurun.
Konsumsi rumah tangga meningkat jadi 6,90% dari posisi tahun lalu 6,84%, konsumsi lembaga non profit rumah tangga meroket 11,99% dari semula 5,90%, belanja pemerintah melambat 6,45% dari semula 6,85%, pembentukan modal tetap bruto hanya 5,93% dari awalnya 6,85%. Sementara ekspor ambruk jadi negatif 0,56% dari 11,69%. Sejalan dengan ekspor, impor juga terkerek semakin terjerembab jadi negatif 2,37% dari posisi 2013 negatif 1,68%. Untuk periode kuartal IV/2014, pertumbuhan ekonomi Kepri secara tahunan melaju 7,77%, melompat dari posisi tahun sebelumnya 6,12%. Sama seperti tren sebelum-sebelumnya, pertumbuhan ekonomi secara kuartalan ini tereskpansi 2,06%. Bank Indonesia (BI) Kepri memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan ini hingga akhir 2014 mencapai dalam kisaran 6,2%-6,4%.
Dari kemajuan-kemajuan di atas, tentunya pemerintah baru terpilih juga tidak lupa dengan program Presiden RI Joko Widodo, agar Indonesia menjadi “Poros Maritim Dunia”, Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta masyarakatnya mempersepsikan “Laut” bukan sesuatu yang asing di dengar, namun kalimat “Poros Maritim Dunia” sepertinya butuh sosilisasi lebih luas, karena ada ajakan agar bangsa dan masyarakat Indoensia dan khususnya masyarakat Kepulauan Riau, menjadikan Laut sebagai pusat aktivitas pasca menipisnya SDA di daratan.
Gubernur terpilih, masih memiliki banyak persoalan di wilayah Kepulauan Riau ini, terutama untuk interkoneksi dengan daerah-daerah terpencil lainnya di pesisir pantai dan laut, namun memiliki nilai ekonomis tinggi apabila kedepannya program yang mestinya menjadi Visi pada saat pencalonan dan kampanye terdahulu mengarah pada Visi Presiden Joko Widodo yang rumuskan dalam RPJMN 2015-2019, salah satu mewujudkan Indoensia menjadi Poros Maritim Dunia, adalah dengan meretas jarak antara daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah kerja masing-masing pemerintah (Gubernur) dan daerah Kabupaten/Kota dengan pembangunan pelabuhan penunjang Tol Laut. Seperti Kepulauan Riau membutuhkan kesiagaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk membangun fasilitas seperti pembangunan Pelabuhan Penunjang Tol Laut dimaksud, Armada penyeberangan, serta ketersediaan lahan parkir yang representative.
Fasilitas dimaksud adalah bagian dari rencana interkoneksi darat dan laut menjadi penyatu, Interkoneksi satu daerah dengan daerah lainnya, agar distribusi pembangunan fisik berlaku seimbang antara kota dan desa. Interkoneksi dalam rangka memutus matarantai biaya tinggi yang dapat membebani masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Interkoneksi dalam rangka mempermudah koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota yang terpisah oleh pulau dan laut dengan pemerintahan Induknya di Provinsi dalam rangka meretas birokrasi. MEA, menuntut kompetensi setiap aparatur merespons lebih cepat, penguasaan Iptek, Transparansi dan akuntabilitas. MEA, menuntut Kualitas SDM harus ditingkatkan baik secara informal, di dalam negeri maupun intra ASEAN untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Persaingan usaha UMKM dalam negeri akan bersaing dengan produk Negara MEA lainnya. Sehingga Kepulauan Riau tidak hanya menjadi pasar bagi Negara lainnya, tapi sebaliknya Indoenesia melalui masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting di Negara MEA lainnya. Kita tunggu kiprahnya !