Home Blog

Batam Dulu dan Sekarang

0

Masyarakat  batam harus bersiap-siap untuk beralih  profesi yang selama ini  hanya mengandalkan pekerjaan  sektor  Industri perakitan elektronik, galangan kapal, dan pertukangan.  Harus berfikir untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri atau berkelompok  pada sektor industry manufaktur seperti garmen, peraboran rumah tangga, pembuatan kemasan produk, kuliner,  industry mesin pendukung pekerjaan atau ke sektor perdagangan, sektor pariwisata dan Jasa lainnya.

Kondisi ini  setelah melihat  ekonomi  batam sulit  untuk  kembali normal  bahkan semakin memburuk. banyak investor yang mulai menarik diri,  selain batam dipengaruhi  oleh ekonomi global, soal birokrasi dan perizinan yang berbelit-belit  karena  dualisme kepemimpinan Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, ditambah lagi bahwa   batam saat ini  bukan satu-satunya andalan area investasi di kawasan Asean,   Dengan kondisi ini tentunya masyarakat akan sangat-sangat merasa kehilangan aktivitas pekerjaan dan sumber ekonominya.  Bukan saja  masyarakat namun juga akan berpengaruh terhadap pembangunan Kota Batam  karena berdampak pada target  capaian  baik sektor penerimaan keuangan daerah dan juga pelaksanaan program-program pemerintah yang telah ditetapkan.

Otoritas Tidak Menjaga Batam Dengan Baik

Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam  ahir-ahir ini tidak menjaga  Batam dengan baik, dalam studi  manajemen operasional  pemilihan lokasi pabrik (Industri) oleh manajemen  perusahan baik  Lokal  maupun Asing  ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain;  Lahan yang tersedia, Regulasi yang tertata baik dan tidak berbelit-belit,  kondusivitas keamanan  darah,  ketersediaan tenagakerja, Upah yang layak,  dekat dengan  market (pasar)  internasional, tersedianya bahan baku,  terjaganya persaingan.

Pada salah satu media  on line yang kami baca,  banyak komentar yang saling menyudutkan, setelah kondisi  Batam hari ini  menjadi begini,  komentar yang bernada bahwa beragam persoalan yang terjadi di Batam hari ini disebabkan oleh berbelit-belitnya urusan  perizinan, administrasi  yang tumpang tindih,  kisruh kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam yang tidak kunjung teratasi, hingga tingginya upah minimum kota (UMK), dan tutupnya  berbagai  industry besar dan kecil di Kota  batam yang dikenal sebagai kota industry di Kepulauan Riau ini,  terahirnya  rendahnya volume  dan nilai realisasi  Penanaman Modal Asing (PMA) saat ini.

Ada juga yang mengomentari bahwa, Selain persoalan  birokrasi juga persoalan, UMK Batam yang terus naik setiap tahunnya dan tidak kompetitif dibanding negara lain di ASEAN juga dinilai sebagai faktor yang membuat investor tak betah. beberapa negara tetangga tersebut seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam yang merupakan kompetitor dalam menarik investor, nilai UMK-nya relatif lebih rendah.

Di Vietnam, UMK-nya hanya Rp2,2 juta per bulan, Thailand Rp2,8 juta per bulan, dan Malaysia Rp3 juta per bulan. Beberapa negara lain malah lebih rendah, seperti Myanmar yang hanya Rp940 ribu per bulan dan Laos Rp1,5 juta per bulan. Sementara Batam, UMK-nya saat ini mencapai Rp3,2 juta per bulan.

Di negara lain, UMK tidak naik setiap tahun, tapi diputus berdasarkan kondisi ekonomi setiap tahunnya. Kalau kita, tiap tahun pasti naik dan diperkirakan lima tahun lagi UMK kita Rp5 juta per bulan,” menurut  berita  tersebut.

Sebagai akademisi,  kami  melihat secara utuh dari berbagai komentar di atas, dan  melakukan analisis  serta memberikan tanggapan bahwa kondisi Batam hari ini sebenarnya  sesuatu yang wajar  saja terjadi, kalau kita kembali mengingat peristiwa apa yang dirasakan oleh tenagakerja dan masyarakat di  Pulau Batam sekitar tahun 1997 yang lalu. UMK  batam  tidak  langsung  langsung dari angka Rp.3 juta atau Rp,3,2 juta sepeti hari ini.  Artinya  UMK  sebesar Rp.3,2 juta hari ini  hanyalah buah  dari  cipta kondisi ekonomi nasional yang menyeluruh yang digagas oleh pemerintah pusat, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM yang mempengaruhi  terhadap  berbgaai faktor-faktor pembiayaan  yang lainnya yang dialami oleh masyarakat seperti;   naiknya biaya sektor  transportasi, sektor  harga kebutuhan pokok, sektor biaya sewa dan lain-lainnya. Merosotnya nilai rupiah  dari antara  Rp.8 ribu hingga Rp9,300 rupiah menjadi saat ini Rp.13,-an rupiah per-dolar  AS.

Mengacu  pada  tinginya  UMK Kota Batam dibandingkan dengan UMK negara-negara lainnya di ASEA, yang disebutkan di atas sebenarnya bukan kesalahan masyarakat, masyarakat hanya penyediakan  jasa. Kebijakan ada di tangan pemerintah dan lembaaga terkait. Kemudian adanya negara-negara yang UMK nya di bawah Batam, sesuatu yang wajar saat ini,  karena  negara tersebut adalah negara yang menjadi kawasan baru dari Industri di ASEA  setelah  Batam dan  juga bagian dari altrenatif Lokasi  yang dipilih oleh Manajemen perusahan  karena Batam akhir-akhir ini dilanda  berbagai persoalan  seperti yang disebutkan diatas.  Selama ini pemerintah Kota Batam dan BP Batam, hanya mengelola  Penerimaan Pendapatan Dareah (PPD) dari  hasil  produksi indusri  yang ada,  namun Pemerintah Dareah, dan  BP Kawasan Batam tidak melihat  adanya celah dari Investor untuk melirik  negara-negara lain di  ASEAN  sebagai   Lokasi  Industri selain Batam.

Hal-hal transformasi  knowledge  seperti ini  yang  sulit di pahami oleh para praktisi  dan birokrat  di Kota Batam.  Selama ini mereka  tidak  melakukan dan melibatkan akademisi dalam berbagai kajian-kajian pembangunan  di darah ini.  Padahal berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, mestinya dilakukan kajian-kajian  akademisnya secara serius, sehingga dampak sosial ekonomi, pada perusahaan yang ada juga turut diperhitungkan, apakah perusahan akan bertahan, atau harus pindah ke Lokasi yang lebih strategis.   Karena  negara-negara lain juga memiliki peluang yang sama pada suatu  waktu,  dan ini telah terbukti.  Sudah ada  dalam teori,  namun bisnis  kita di Indonesia  memang  demikian rapuhnya karena  tidak di  manage (dikelola) secara professional,   kita  menyadari  bahwa  investor  lokal  (dalam negeri) sangat sedikit jumlahnya dan tidak mampu mengangkat petumbuhan ekonomi dan menopang pembangunan dareah  jika  dibandingkan  dengan nilai  penerimaan dari investor  Asing

Mestinya   sebagai institusi  yang terlibat  dalam pengambil kebijakan  di Kota Batam ini,  semuanya harus  mencermati  forcasting (meramalkan)  apa yang akan terjadi di Kota Batam  pada masa sepuluh atau dua puluh  tahun  ke depan. contohnya antara tahun 1997-2017.

Dua puluh tahun yang lalu, tepatnya  tahun 1997  Batam  sangat kondusif,  sangat ramah, masyarakat  yang pada umumnya  pekerja  khususnya di Batamindo saja  mencapai hingga  belasan ribu  orang,  ekonominya tumbuh dengan baik .  Setelah  reformasi  kondisi politik di Batam  begitu cepat  dikuasai  sehingga lupa  mengkondisikan  apakah batam ini punya  sumber ekonomi  selain dari Industri yang digerk-kan oleh investor asing?  yang pada saat itu  membuat  batam sangat mempesona, bahkan  menjadi seorang politikus dan Bupati/Walikota  di Batam sama dengan  menjadi seorang  Walikota  di DKI.

Batam Hari  Ini

Begitu masuk tahun 2017, setelah dua puluh tahun berjalan, hari ini kondisi Batam  berbalik ke 70 derajat  pemerintah dan  lembaga lainnya yang berwenang mengurusi Batam merasa kehilangan  kekuasaan, kehilangan kewenangan, kehilangan manage (urusan), hingga ahirnya  mengeluarkan berbagai statemen,  mulai dari  birokrasi yang tidak sehat, pasar ekonomi global yang Lesu, UMK  terlalu tinggi, menarik dirinya  investor,  keamananan yang tidak kondusif,  Issu Provinsi Baru, dan lain-lain sebagainya.

Benang merahnya  itu  ada  pada  bapak-bapak yang punya kewenangan  terhadap Batam. Semestinya 10 – 15 tahun yang lalu Batam ini sudah memiliki pertanyaan?

“Mau dijadikan apa  Batam ini dua puluh tahun kemudian (hari ini)  semestinya sudah diantisipasi  sejak tahun 1997  yang lalu”.  Bukan sebaliknya  ketika  Berjaya dengan industry  yang dianggap  satu-satunya  kawasan  di Asea,  hari ini  tidak  lagi satu-satunya  di ASEA,  inilah  yang disebut  persaingan.

Kisruh  Pemerintah Kota dan BP Kawasan pada pengelolaan Batam sudah seharusnya di selesaikan,  seharusnya  lebih mementingkan Batam ini 10 tahun kedepan akan mengalami kondisi seperti apa?

Batam adalah Kota Industri, yang selayaknya  dikelola oleh mereka yang memiliki visi industry dan perencanaan yang matang karena rentan  terhadap keggalan pengelolaan.  Industri   dibangun  dari Investor Asing yang tidak punya beban berlebihan seperti yang dialami oleh PMDN yang mana modalnya sedikit, pasarnya sedikit, produksinya terbatas.  PMA adalah industry Asing, yang hanya membawa manajemennya ke Batam dan Kepulauan Riau, sementara fasilitas yang digunakan bersifat  sewa,  Tenaga kerja dengan sitem kontrak membuat investor  dapat memasang target jangka pendek. 5 – 10 tahun di suatu negara. Sementar pemerintah harus menanggung beban seperti;  Penanganan pengangguran, Penangangan Harga, Penanganan Produksi, Penanganan Keamanan, Penanganan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan yang tak  terpisahkan dari dampak penutupan berbagai perusahaan di suatu daerah seperti Batam.

Kami sering  mendengar  keluhan pemeritnah, masyarakat dan mengkajinya pada  berbagai forum tentang  Batam dan Kepri, yang dipengaruhi oleh ekonomi global,  tapi  pemerintah Batam dan BP (Badan Pengushaan) Batam, lupa bagaimana mengantisipasi  pesaingan global tersebut,  seperti misalnya;  bagaimana agar Industri  tetap terjag.  Para investor bukan berarti  mereka  tidak  melakukan kegiatan perusahaan, akan tetapi  mereka  memanfaatkan dan masuk ke negara-negara lain  seperti Myanmar, Vietnam yang sedang melakukan pengembangan  industry  seperti  Batam dulunya,  karena karteristik  masyarakat, ekonomi dan sosialnya tidak  jauh  berbeda dengan  masyarakat Indonesia.  Pemerintah lupa  melakukan pengembangan industry  kecil dan menengah (entrepreneur) , kecuali hanya memperluas  sektor perdagangan, sementara konsumennya  tidak memiliki  target  belanja karena telah kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian,  ini mata rantai yang tak terpisahkan. Semoga  pemerintah  Kota Batam dan BP Kawasan Batam,  secepatnya melakukan terobosan.      Semoga tulisan ini   bermanfaat…

Formulir dan Pedoman Magang Mahasiswa Manajemen

0

Cara Download
1. Klik Link yang dituju (saran : Klik Kanan — Open Link in New Tab)
2. Terbuka tab / halaman baru pada browser ke situs web tempat file diunggah
3. Hilangkan / non aktifkan tanda ceklis pada “Download With Addons”
4. Klik Download di atas
5. Klik Download

____________________________________________________________

Formulir Download Pedoman Download

14 Perguruan Tinggi mendukung terbentuknya Indonesia Raya Incorporated

0
Winata Wira, SE, M.Sc. (Empat dari Kiri ) Perwakilan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Perwakilan 14 Perguruan Tinggi Lainnya foto bersama usai dalam Focus Group Discussion (FGD) mendukung terbentukknya Indonesia Raya Incorporated (IRI). f. Istimewa

Solo – Akademisi dari 14 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, yang bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) mendukung terbentuknya Indonesia Raya Incorporated (IRI) yang diinisiasi oleh Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) – dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia, Rabu (21/12/2016).

Usulan pembentukan IRI ini diharapkan dapat mengatasi dua persoalan utama yang dihadapi Indonesia sebagai bangsa dan negara yakni pemerataan kesejahteraan dan kedua adalah ancaman (potensi) perpecahan dalam tubuh NKRI sebagai sebuah negara (bangsa). Sumber utama dari kedua persoalan utama itu adalah tidak meratanya kemakmuran rakyat Indonesia karena kekayaan sumber daya alam ternyata tidak dikuasai negara. Hal ini dicontohkan keinginan melepaskan diri Kutai Pesisir dari Kutai Kertanegara karena kesejahteraan yang tidak merata dan adil.

Demikian kesimpulan dari FGD yang dihadiri Prof. Dr. Ir. Darsono MS (Universitas Sebelas Maret), Dr Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Prof. Mudrajad Kuncoro Ph.D (Universitas Gadjah Mada), DR. Y Tri Susilo, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), DR D. Wahyu Aryani MT (Universitas Maranatha Bandung), Prof. DR Djoko Mursinto, M.Ec (Universitas Airlangga), Prof. DR. Tulus Tambunan (Universitas Tri Sakti), Sari Wahyuni MSc. Ph.D (Universitas Indonesia), Prof. DR. HB Isyandi, M.Sc (Universitas Riau), DR. Ir. Bernaulus Saragih M.Sc (Universitas Mulawarman), Winata Wira SE, M.Ec (Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepri), DR. Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Prof. DR. Munawar Ismail DEA (Universitas Brawijaya), AM Putut Prabantoro (Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada) sebagai nara sumber serta dipandu A. Handoko (Wartawan Harian Kompas).

IRI mengusulkan, untuk mengatasi dua masalah utama itu, agar dibentuk “perkawinan” antara perusahaan milik negara dan perusahaan milik pemerintah provinsi serta kabupaten di daerah tujuan investasi. Hasil “perkawinan” itu akan membentuk entitas baru itu, yang saham mayoritasnya akan dimiliki oleh entitas baru dan sisanya akan dijual kepada pemda provinsi ataupun kabupaten seluruh Indonesia melalui badan usaha daerah masing-masing. Badan usaha itu provinsi atau kabupaten itu bisa berupa BUMD, Koperasi atau bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan.

Dalam konteks ini, IRI baru dapat dijalankan jika negara atau pemerintah masing-masing daerah menguasai mayoritas kepemilikan di badan usaha masing-masing. Sisa kepemilikan dapat dijual kepada pihak ketiga dengan skema yang diatur kemudian. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemakmuran seluruh Indonesia, harus banyak lokomotif ekonomi yang digunakan untuk menarik gerbong-gerbong usaha di daerah tujuan investasi di mana sahamnya juga dimiliki oleh badan usaha daerah provinsi ataupun kabupaten seluruh Indonesia.

Agar tidak bertentangan dengan dengan Pasal 33 UUD 45, IRI dapat diawali melalui industri migas baik hulu maupun hilir. BUMN yang kuat seperti Pertamina, PGN dan PLN masing-masing harus menjadi lokomotif ekonomi negara Indonesia.

Masing-masing lokomotif itu harus menarik gerbong-gerbong ekonomi yang berasal dari badan usaha milik pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten. Masing-masing lokomotif ekonomi itu juga perlu mempertimbangkan posisi BUMDes dalam perkawinan ini seperti yang diusulkan IRI.

Industri migas baik hulu maupun hilir menjadi penting sebagai lokomotif ekonomi Indonesia, karena hingga saat ini kedua industri ini menjadi faktor strategis dan penting bagi berjalannya roda ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45. Sebagai contoh, Yogyakarta atau Bali yang tidak memiliki sumber energi dapat menikmati kemakmurannya melalui kepemilikan saham di daerah tujuan investasi dan sekaligus menjadi penguat ikatan NKRI.

Sekalipun perlu kajian lebih lanjut termasuk di dalamnya, pemilihan bentuk, skema “perkawinan”, digunakannya audit “good governance” dan kesehatan badan usaha milik pemerintah baik pusat ataupun daerah, usulan IRI ini perlu dipercepat mengingat perkembangan politik Indonesia belakangan ini menunjukkan kemuduran ikatan kebangsaan antara daerah satu dan daerah lainnya. Selain itu, serta secara praktis tidak mengindahkan amanat UUD 45.

Atas dua persoalan mendasar tersebut yakni kesejahteraan dan ikatan sebagai NKRI, seharusnya bangsa Indonesia bercermin kepada negara-negara yang mengalami kondisi yang sama lebih dahulu seperti Nigeria, Sudan, beberapa negara Afrika lainnya dan Timur Tengah yang semuanya bersumber pada perebutan sumber energi. Dengan cerminan itu, Indonesia dihadapkan pada pilihan apakah migas menjadi berkah atau kutukan bagi bangsanya di masa mendatang

Winata Wira SE, M.Sc dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepri, mengatakan, ketidakberhasilan bangsa Indonesia dalam membangun negaranya, jangan-jangan terletak pada mindset yang masih sama yakni sebagai bangsa terjajah. Sebagai sosok, Indonesia adalah negara kaya, tetapi rakyatnya miskin. Kondisi inilah yang terjadi dalam masa penjajahan.

Winata Wira, SE, M.Ec

“Kita sebagai bangsa sudah luar biasa lengah atas ketidakmakmuran rakyatnya. IRI harus segera diwujudkan sekalipun dengan berbagai catatan agar cita-cita UUD 45 terwujud. Indonesia harus bersatu, berjaya dan makmur. Orang asing tahu kekayaan Indonesia karena mindsetnya adalah penjajah. Kepri sebagai daerah migas menjadi terlantar karena masih dinolkan,” ungkapnya.(Risalah Maritim)

Bebas Visa Kunjungan Orang Asing: Dilema Atau Prestasi Negara?

1

Akhirman, S.Sos, MM*
*Dosen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

Globalisasi salah satunya  di tandai terintegrasinya  masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.  Untuk kegiatan  tertentu, demikian juga dengan Indonesia  telah menjadi sebuah negara besar dan demokratis  memiliki wewenang untuk mengatur  kehidupan bermasyarakat  dan juga terhadap masuk dan keluarnya  warga negara asing.

Akhir-akhir ini  pemerintah khususnya Kepolisian RI, Imigrasi dan turut juga masyarakat  diresahkan oleh banyaknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia dan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan maksud dan tujuan kunjungannya.

Pemerintah telah mengatur perihal ketentuan warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia termasuk warga negaramana saja yang diberikan vasilitas seperti pada awalnya, Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada 45 Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 yang dibuka sejak 10 Juni 2015.  Peraturan tersebut pada 100 hari kemudian, tepatnya tanggal 18 September 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 diterbitkan. Jumlah negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia meningkat menjadi 90 negara.

Peraturan tersebut kemudian di atur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 02 Maret lalu yang kemudian menetapkan 169 Negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Dalam peraturan tersebut pemerintah RI mengamanatkan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penerima Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk melalui 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut dan udara.

Sebenarnya pemerintah dalam hal ini juga mengatur aktivitas bahwa Orang Asing penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri.

Yang menjadi permasalahan saat ini orang asing memanfaatkan bebas Visa tersebut   tidak sesuai dengan tujuan awalnya untuk kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di atas. Ada yang menjadi Tenagakerja namun awalnya hanya izin tujuan Wisata, bahkan ada juga menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK).

PEKERJA ASING DI INDONESIA

Derasnya arus globaliasi  yang melanda salah satunya  Indonesia  menuntut pemerintah Indoensia untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sesiapapun warga negara asing yang  masuk dan menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan keresahan baru selain masalah Narkoba, dan Terorisme yang sudah jauh lebih dahulu meresahkan masyarakat.  Saat ini banyaknya orang asing yang bekerja tanpa izin  dan bekerja  di berbagai sektor industri bahkan menjadi pekerja pada restoran dan masakan siap  saji.

Menjamurnya tenaga kerja asing di Indonesia khususnya yang berasal dari Tiongkok, RRC, Jepang dan Korea disebabkan oleh Teknologi pendukung pekerja Industri sebahagian menggunakan bahasa negara-negara tersebut yang hanya  di kuasai oleh sebahagian pekerja  Lokal.  Demikian juga banyaknya orang asing yang bekerja  pada restoran, makanan siap saji disebabkan oleh jumlah kunjungan warga negara asing lebih banyak dari  Negara-negara yang seperti dari Tiongkok, RRC, Jepang, Korea yang tujuannya wisata serta  menikmati  makanan dan pelayanan yang mengharuskan pengusaha menyediakan tenagakerja  yang menguasai bahasa  wisatawan asing tersebut.

PENGAWASAN ORANG ASING

Dengan ditetapkannya 169 Negara sebagai negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, tentunya tidak sertamerta mereka dapat melakukan aktivtas apapun. Hal ini berlaku  baik oleh orang asing dan lebih-lebih oleh pengusaha yang mempekerja orang asing di Indoensia, karena  harus mengikuti dan mematuhi ketentuan yang lainnya seperti; untuk menjadi dan bekerja di Indonesia telah di atur melalui “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bagaimanapun alasan Globalisasi tidak dapat menjadi pembenaran mudahnya pengusaha Lokal  atau Asing mempekerjakan tenagakerja asing di Indonesia. Akan tetapi Filosofi ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia. Sehingga, jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus dibuat persyaratan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. Salah satu persyaratan yang dibuat sebagai syarat untuk penggunaan tenaga kerja asing adalah wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Juga dibatasi, perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, dll.

Sebagai warganegara kita patut dan mengapresiasi  kinerja Kementerian Pariwisata RI yang terus mendorong warganegara asing untuk datang ke Indoensia sebagai wisatawan, menikmati  pesona alam Indonesia dengan berbagai fenomena alam yang diciptakan oleh Yang Maha Esa,  seperti secara kumulatif (Januari-Juni) 2016, yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)  mencatat rekor baru sepanjang sejarah  pariwisata Indonesia. Dalam satu bulan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Tanah Air  mencapai 6,32 juta kunjungan.  Jumlah ini naik 7,64 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan  mancanegara  pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 5,88 juta kunjungan.  Jumlah tersebut  merupakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terlaporkan.  Permasalahannya  kemudian sebahagian  dari mereka menyalahi izin  kunjungan dari sebagai tujuan wisata kemudian  menjadi pekerja pada berbagai sektor dan bahkan menjadi  PSK.    Mudah-mudahan  pemerintah  Indonesia terus mengawasi dan memeberikan sanksi  setiap siapapun  yang menyalahi  aturan ke imigrasian Indonesia, sehingga  Indonesia  menjadi  negara demokratis dan memiliki nomrma-norma hukum yang melindungi warganegara dan norma-norma  kehidupan sosial  lainnya.

Produk Luar Menjamur, MEA, dan Peluang UKM Kepri

1

Pancaran  kesejahteraan masyarakat  Kepulauan Riau telah kelihatan sejak tanggal 31 Desember 2015 yang lalu, roda perekonomian berjalan dengan cepat walupun himpitan yang menerpa  pengusaha besar  akibat lesunya pasar global kian terasa, pasca anjloknya nilai tukar rupiah. serta Naiknya harga BBM beberapa waktu yang lalu dan telah menyebabkan naiknya harga barang di pasaran. Tidak ada yang menyangka bahwa  spekulasi bisnis pada berbagai negara di dunia dapat dijaga dengan stabil walau oleh Amerika Serikat Sekalipun.  Termasuk Indonesia  negara berpenghasilan Minyak dan Gas Bumi tidak dapat menentukan sendiri kebutuhan dan harga BBM dalam Negeri ini.  Hubungan ekonomi suatu negara saat ini berkaitan erat dengan  pasar duniia.  Oleh karena itu tingginya jumlah produksi tidak membaut suatu  negara tersebut makmur Bahkan  dapat mengakibatkan harga jual akan melemah.   Lain halnya dengan kegiatan aktivitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)  pada   tahun 2016 ini kian mempesona.

Pelaku UMKM tidak bergerak sendirian, walaupun dalam proses untuk menjadi sukses banyak hambatan dan rintangan yang mereka  lalui, namun   mereka tidak pernah menyerah, masih tetap  Optimis.  Usaha  yang mereka lakukan hari ini  mereka  jadikan  starting point   dalam diri mereka untuk berkata “masih ada hari  esok yang lebih baik”,  dengan cara menjadi seorang ENTREPRENEUR  (Ber Wirausaha)   yang  akan membawa keberuntungan.

DASAR  MENGEMBANGKAN  WIRAUSAHA

SWOT   ANALISIS

Secara teoritis kami telah membaca beberapa literatur sangat baik, dan memotivasi setiap orang dan untuk siapapun yang ingin mengeksplor  kemampuan yang ada pada dirinya, baik secara pisik, psikis, ataupun harta benda (sebagai modal), agar kehidupan dari hari kehari menjadi lebih baik dari berbagai aspek seperti menata  ekonomi kearah yang lebih baik, menjaga kesehatan yang teratur, meningkatkan status sosial secara berangsur, memperoleh pendidikan selangkah demi selangkah, menambah wawasan yang lebih luas, menggapai impian menjadi Nyata.  Dengan modal sabar dan IQR’O (membaca), membaca dengan menggunakan SWOT Analisis;

STRENGTH    (KEKUATAN)

Masyarakat UMKM kita bisa membaca kekuatan apa yang kita miliki di Provinsi Kepualaun Riau, mulai dari jumlah penduduk lokal, pendatang, wisatawan setiap hari, minggu dan bulan. yang memiliki hubungan dan pengaruh langsung dengan pasar bisnis kita. yang Kedua, Produk, apa produk  yang sangat berarti dan dapat disuguhkan pada pedatang/wisatatan teserbut selama mereka berada di wilayah ini, atau oleh-oleh ketika mereka kembali ke daerah/negara asalnya. Ketiga, Akomodasi (Perhotelan/Penginapan) dimana pedatang/wisatawan mengharapkan   pelayanan dan informasi untuk mendukung aktivitas yang mereka lakukan selama di Kepulauan Riau. Tentunya SDM yang kita punyai haruslah SDM yang sudah harus dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang luas, sehingga dapat memberikan kesan positif, agar  mereka berkunjung/datang lagi kemudian hari.  Ke-Empat, Objek-objek wisata,  Kebanyakan kedatangan wisatawan di Kepri, adalah untuk berlibur.  Sehingga  merkea membutuhkan objek-objek tempat  untuk mereka kunjungi.  Dan Objek yang kita miliki dan kita tawarkan semestinya  memberikan daya tarik tersendiri baik dari  Pelayaan, Kebersihan, dan Daya tarik lokasi. Ke-Lima Transportasi, kekuatan transportasi  dengan SDM yang ramah dan jujur dan teruji kemampuannya karena membawa  orang/wisatawan yang membutuhkan rasa nyaman dan kemananan yang prima.

WEAKNESS   (KELEMAHAN)

Selain Kepri memiliki kekuatan tersebut di atas kita juga harus mengakui kelemahan-kelemahan yang ada, seperti  Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemanan yang rawan seharusnya sudah dapat di atasi.  Sumber kerawanan dari berbagai hal tersebut dapat berasal dari penduduk sendiri, pendatang/wisatawan dengan berbagai bentuk dan modus yang dilakukan dan meresahkan.  Kelemahan ke-Dua, Yaitu produk yang kita miliki harus di evaluasi apa kelemahannya, mungkin saja Qualitas, Quantitas, Informasi atau pengethuan pemasaran tentang produk barang atau jasa itu sendiri, Kemasan yang kurang menarik, atau jauh dari tempat dimana mereka stay selama di sini.  Ketiga, Kelemahan pihak hotel (akomodasi) dalam memahami Kultur (Nilai) calon tamu,  hal tersebut adalah bagian dari segmentasi pasar yang harus dikuasai oleh pimpinan dan karyawan hotel.  Kelas Sosial Ekonomi calon tamu, serta keterbatasan pelayanan yang disuguhkan. Ke-Empat; Objek Wisata.  Kepulauan Riau yang 96 persen adalah laut dan pulau memiliki potensi yang mempesona, dimana para tamu daerah ini dapat menikmatinya. Namun banyak sekali objek-objek tersebut tidak dikelola dengan baik, seperti beberapa Objek Wisata di Batam, dan Kepulauan Riau ini, yang tidak di kunjungi oleh wisatawan mancanegara, Karena  Tidak bersih dari sampah,  bau sampah yang menyengat.  Tidak ada aktivitas yang menarik seperti daerah lainnya di Indonesia, Masyarakat Penyedia jasanya  juga belum propesional dalam melayani. Akhirnya wisatawan di Kepri jarang sekali menyentuh objek-obyek yang di kelola oleh masyarakat kecuali Obyek-Obyek yang ada di Loaksi dimana mereka stay selama di Kepri.  Padahal  keberadaan mereka ini mampu  meningkatkan PAD dan Kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ke-Lima;Transportasi, masih banyak pengelola jasa transportasi  yang tidak tau lokasi-lokasi yang sebenarnya wisatawan tersebut sudah mengetahuinya  dari  berbagai media seperti Internet, ketika mereka hendak menggunakan jasa trasportasi  tersebut malah  penyedia tertegun dan tidak mengetahui harus memberikan jawaban apa. seperti  jarak tempuh, ataupun  pengetahuan tentang karaker  lokasi yang di tayakan oleh wisatawan.  Di  Kepulaaun Riau,  baik Mall, maupun Pasar Tradisional tidak memiliki identas  khusus seperti  Pusat perbelanjaan  Buah misalnya, Elektronik misalnya yang terdapat  pada berbagai lokasi yang ada.  Maka pada penyedia jasa trasportasi harus mampu menguasai agar memperoleh banyak pelanggan.

OPPORTUNITIES (PELUANG)

MEA,  ini memberikan peluang besar pada  pelaku UMKM di Kepri,  namun sejauh mana kemampuan masyarakat  memahami bahwa peluang itu ada?  Peran pemerinah, serta lembaga-Lembaga Keuangan dan tenaga ahli dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, sehingga mampu merobah persepsi masyarakat terhadap pendatang/wisatawan dari kesan merugikan menjadi menguntungkan.

THREATS   (ANCAMAN)

MEA, dapat juga  menjadi ancaman, ancaman terhadap persoalan keamanan, persoalan persaingan, pelayanan, yang tidak mampu diberikan kepada  pendatang/wisatawan. yang datang ke wilayah ini.  Sehingga suatu saat tidak tertutup kemungkinan  barang dan jasa berasal dari negara lain, dan pengelolaan serta  pemasarannyapun dilakukan oleh SDM yang direkrut atau di di datangkan dari negara lain tersebut. sehingga  menghilangkan kesempatan bagi masyarakat  kita sendiri.

PARADIGMA BERWIRAUSAHA

Paradigma dalam Bobbi De Porter dan Mike Heernacki (2000: 355).   adalah suatu perangkat aturan atau kerangka rujukan.” pada buku yang lain (2003 :306) paradigma adalah”satu Perangkat aturan atau kerangka rujuakn.” Kisdarto Atmosuprapto (2002:121) mengatakan, “Paradigma = pola fikir = satu model, teori, persepsi, asumsi, kerangka acuan = cara kita melihat dunia = sumber, darimana sikap dan perilaku seseorang”.   Ada beberapa perangkat aturan yang berkaitan dengan wirausaha yang kami cantumkan dalam tulisan ini, yaitu:

Inpres (Instruksi Presiden) Dan Dasar Lainnya.

Pemimpin negara ini mendorong, memandu, memberikan Support kepada masyarakatnya untuk melakukan aktivitas seperti Wirausaha.  INPRES No: 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan  Kewirausahaan,   yang  isinya.   “Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan   kemampuan  seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang  mengarah  pada upaya  mencari, menciptakan, menerapkan  cara kerja, teknologi dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan  pelayanan  yang   lebih  baik dan atau memperoleh  keuntungan yang lebih besar”.

SKB (Surat Keputusan Bersama)

SKB Menteri  Negara  Koperasi No:02/SKB/Meneg/VI/2000  dan No: 4/U/SKB/2000 tanggal 29 juni 2000. tentang. “Gerakan  Nasional Memasyarakatkan  dan membudidayakan  Kewirausahaan, dikemukakan bahwa, “Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan Kemampuan  seseorang  dalam   menangani  usaha dan atau kegiatan yang mengarah  pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar

Ketentuan Lainnya

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan untuk mengembangkan  potensi peserta  didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis  serta  bertanggung jawab.

Berdasarkan   penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000), ternyata  kesuksesan  seseorang  tidak  ditentukan  semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi   lebih oleh  kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini  mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill.  Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil  dikarenakan   lebih   banyak  didukung   kemampuan soft skill dari pada hard skill. Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa   mutu  pendidikan karakter termasuk karakter kewirausahaan   peserta  didik  sangat penting  untuk segera ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan mutu pembelajaran dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi  hasil belajar perlu dilakukan  secara sistematis dan berkelanjutan.

Hasil Studi Cepat tentang pendidikan kewirausahaan pada pendidikan dasar dan menengah  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Penelitian  Kebijakan dan Inovasi  Pendidikan (27 Mei 2010)  diperoleh   informasi bahwa  pendidikan  kewirausahaan mampu  menghasilkan persepsi  positif  akan   profesi  sebagai wirausaha. Bukti ini merata  ditemukan baik di tingkat  sekolah dasar,  menengah pertama, maupun menengah atas, bahwa peserta didik di sekolah  yang  memberikan   pendidikan  kewirausahaan  memberikan persepsi yang positif akan profesi wirausaha. Persepsi positif tersebut akan memberi dampak yang sangat berarti bagi usaha penciptaan dan pengembangan wirausaha maupun usaha-usaha baru yang sangat diperlukan bagi kemajuan Indonesia.

Selain  dari perangkat aturan yang mendorong tumbuh suburnya  wirausaha di negara ini, juga dapat  dipengaruhi oleh hal-hal berikut seperti.

KONDISI BANGSA INDONESIA

Indonesia sebagai negara keupulauan (nusantara) memiliki ciri-ciri khusus, yang berbeda dengan negara tetangga ASEAN, bahkan berbeda dengan negara-negara lain di dunia sehingga perekonomiannya memiliki karakteristik sendiri. Yang dipengaruhi oleh karakteristik itu sendiri,

FAKTOR GEOGRAFI;

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia   (17.508). terdiri dari 13.677 pulau besar – kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang dihuni manusia); terbentang dari 60LU sampai 110LS sepanjang 61.146 km.  memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA,   kesuburan tanah, curah hujan (Sutjipto, 1975). Dengan laus wilayah  5.193.250 km2, 70 persennya (± 3,635,000 km2)  terdiri dari lautan (menjadi negara bahari) letaknya strategis karena : memiliki posisi silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalulintas dunia (antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar).

SUMBER DAYA MANUSIA

Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 270 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencairan sebagai petani kecil dan burah tani dengan upah sangat rendah. Mutu SDM rendah : ± 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata penduduk Indonesia  RP 82.226 per bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per kapita (Sjahrir, 1996).

Indonesia yang berpenduduk lebih dari 270 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk berproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.   Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2010 sebagaimana dirilis oleh Pikiran Rakyat Online (28/2), dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 7,14 persen, (8,32 Juta orang dengan angkatan kerja sebesar 116,53 juta jiwa). Angka ini menuru dibanding TPT Februari 2010 yang sebesar 7,41 persen dan TPT Agustus 2009 yang sebesar 7,87 persen.

Untuk mengurangi angka pengangguran salah satu cara yang bisa dilakukan adalah perlu dikembangkannya semangat  entrepreneurship sedini mungkin, karena suatu bangsa akan maju apabila jumlah entrepreneurnya paling sedikit 2% dari jumlah penduduk. Pada tahun 2007, jumlah wirusaha di Singapura ada sebesar 7,2%, Amerika Serikat 2,14% , Indonesia yang mana jumlah penduduk kurang lebih sebesar 220 juta, jumlah entrepreneurnya sebanyak 400.000 orang (0,18%), yang seharusnya sebesar 4.400.000 orang. Berarti jumlah entrepreneur di Indonesia kekurangan sebesar 4 Juta orang.

Engkoswara (1999), menyatakan bahwa kehidupan manusia Indonesia menjelang tahun 2020 akan semakin membaik dan dinamis. Untuk itu kualitas lulusan dituntut memiliki kemampuan kemandirian yang tangguh agar dapat menghadapi tantangan, ancaman, hambatan yang diakibatkan terjadinya perubahan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tantangan yang terjadi pada era Global adalah semakin rendahnya qualitas kemampuan seseorang, atau sekelompok orang pada suatu daerah, atau masyarakat pada suatu negara, bukan di akbiatkan oleh staknannya system pemerintahan, system pendidikan,  tapi masuknya orang, barang, pengetahuan, tekhnologi dari negara  tertentu pada negara penerima dengan kondisi yang tidak siap, maka semua aktivitas  dilakukan dalam situasi persaingan sesungguhnya.

Krisis yang melanda Indonesia sifatnya  multi dimensi mengakibatkan budaya bangsa semakin memudar, yaitu  terjadinya degradasi moral spiritual, semangat berusaha dan bekerja yang semakin melemah, kreativitas yang semakin mengerdil dan menjurus ke arah yang negatif. Melalui pengembangan individu diharapkan secara keseluruhan masyarakat akan mengalami “self empowering” untuk lebih kreatif dan inovatif.  Kecenderungan terjadinya perubahan tidak dapat dihindari semua pihak, baik individu, kelompok masyarakat, bangsa, maupun negara, sehingga dituntut untuk lebih memfokuskan diri pada penyusunan rencana strategik dengan visi yang  jauh ke depan agar   siap menghadapi setiap  perubahan.  Realita yang ada, banyak lulusan pendidikan yang tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan karena ketidak cocokan antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. Disamping itu penyerapan tenaga kerja oleh instansi pemerintah maupun swasta yang sangat terbatas, akan memberi dampak jumlah tingkat pengangguran akan meningkat pada setiap tahunnya.

Kesimpulan dari tulisan ini. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Ahmad Sanusi, 1994). Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha (Soeharto Prawiro, 1997)  Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Drucker, 1959) Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996).  Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan.

Berdasarkan keenam  pendapat di atas,  intinya adalah  nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang selalu kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Meredith dalam Suprojo Pusposutardjo (1999), memberikan  ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang yang (1) percaya  diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) berjiwa kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6)  keorisinalan.

Gelar Workshop Bisnis Maritim, FE UMRAH Undang Hengky Suryawan

0

Tanjungpinang-umrah.ac.id– Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UMRAH menggelar Workshop bertajuk  “Prospek Industri Maritim dan Pengembangan Kewirausahaan Kepulauan Riau” bertempat di Hotel Comfort Km 10 Tanjungpinang, Senin (26/9). Salah satu pengusaha nasional asli Kepri di bidang maritim Hengky Suryawan didapuk menjadi narasumber.

Di hadapan audiens dosen dan mahasiswa, pengusaha yang berjuluk Raja Kapal ini menggunakan kesempatannya untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam industri khususnya di bidang maritim.

Antusiasme audiens sangat kentara begitu mendengarkan paparan Hengky. Yang menarik,  pengusaha kapal sekaligus anggota veteran RI ini tak segan-segan mengisahkan bagaimana usaha suksesnya dirintis dari nol.

“Saya ini anak nelayan, sekolah juga tidak tamat, tapi karena yakin dengan usaha keras pada akhirnya saya mampu meraih pencapaian seperti hari ini,” ungkap  bos PT. Bahtera Bestari Shipping ini.

Dikatakannya, perusahaannya saat ini sudah memproduksi lebih dari 100 buah kapal dengan berbagai jenis mulai tugboat, tongkang, kapal perintis bahkan kapal untuk tujuan wisata bahari diving (menyelam).

“Setelah Raja Ampat, sekarang 1 unit kapal  wisata diving  sedang dalam proses penyelesaian untuk dipakai di Natuna,” ujarnya.

Pengalaman  sukses Hengky di bidang maritim ternyata bukan tanpa tantangan. Di tengah kelesuan ekonomi yang menimpa sektor perkapalan, diakuinya saat ini ia termasuk yang masih bisa bertahan.

Hal ini tidak lain karena selama ini Hengky fokus mengakomodasi pasar domestik atau dalam negeri. Walaupun, dikatakannya, selama ini pesanan kapal produksi perusahaannya juga datang dari luar negeri, seperti India dan Bangladesh.

img-20160926-wa0018

Animo Mahasiswa Tinggi, Hengky Janjikan Kesempatan Magang

Dalam 3 jam pemaparannya, mahasiswa sangat antusias untuk bertanya dan menggali pengalaman dari Hengky Suryawan. Mulai dari komitmen Hengky untuk tetap berkontribusi dalam pengembangan hasil-hasil laut di Kepulauan Riau, pengembangan spiritwirausaha, bahkan sampai pada tips-tips membangun dan mengembangkan gagasan dan jejaring bisnis.

Yang tidak kalah menarik, Ketua Jurusan Manajemen FE UMRAH Firmansyah Kusasi melontarkan tawaran bagaimana UMRAH dapat mengakomodasi kontribusi pengusaha maritim seperti Hengky Suryawan.

Seperti peluang kebutuhan magang bagi mahasiswa jurusan manajemen. Bak gayung bersambut,  Hengky langsung mengiyakan dengan membuka kesempatan magang tersebut bagi UMRAH. “Saya bisa langsung jawab ya, saya siap tampung mahasiswa magang dari UMRAH,” tukasnya yang langsung disambut riuh oleh audiens.

“Kami beruntung mahasiswa hari ini bisa langsung mendengar materi tentang bisnis maritim dari praktisinya langsung,” ujar Firmansyah. Menurutnya, kompetensi akademis mahasiswa tidak semestinya hanya mengandalkan teori-teori yang diterima di bangku kuliah, namun juga kombinasi dari pengalaman praktis para pelaku usaha.

Hengky sendiri sangat antusias dan terbuka melayani pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Di hadapan mahasiswa Jurusan Manajemen FE UMRAH, Hengky menegaskan petuahnya tentang manajemen. ” Manajemen itu segala-galanya, manajemen diperlukan sebagai kontrol hidup, ” tukas Hengky di akhir acara. (FE UMRAH/JUR-MJM)

img-20160926-wa0068

img-20160926-wa0069

BEASISWA BIDIK MISI

0

ccf13092016_00002 ccf13092016_00001